delinews24.net – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah di Kalimantan Selatan untuk menentukan titik lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Meski lokasi bersifat fleksibel, Nusron menekankan bahwa target luasan LP2B sebesar 87% harus tetap terpenuhi demi menjaga ketahanan pangan nasional.
Hal tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama para bupati dan wakil bupati se-Kalimantan Selatan di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (13/05/2026). Rakor ini bertujuan menyinkronkan visi pembangunan daerah dengan regulasi pertanahan pusat.
Menteri Nusron menjelaskan bahwa pemerintah pusat sangat menghargai pemahaman kepala daerah terhadap karakteristik wilayah masing-masing. Oleh karena itu, penentuan bidang lahan mana saja yang akan diproteksi sebagai LP2B diserahkan sepenuhnya kepada pemda, selama angka total luasan yang disepakati tercapai.
“Pada prinsipnya, yang penting bagi pemerintah pusat adalah angka 87% LP2B tersebut terpenuhi. Adapun lokasi dan bidang mana saja yang akan ditetapkan sebagai LP2B, itu menjadi kewenangan kepala daerah,” ujar Menteri Nusron.
Selain masalah tata ruang pertanian, Menteri ATR/Kepala BPN menyoroti persoalan perkebunan sawit di Kalsel yang masih banyak belum memiliki legalitas lengkap. Ia mengingatkan bahwa sesuai Undang-Undang Perkebunan, setiap pelaku usaha wajib memiliki izin usaha dan Hak Guna Usaha (HGU).
“Langkah terbaik adalah segera mengurus HGU agar status lahannya jelas. Kami minta pemda aktif berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mendorong perusahaan perkebunan melegalkan lahannya,” tegasnya.
Dalam sesi aspirasi, para pimpinan daerah turut menyampaikan kebutuhan mendesak di wilayah masing-masing, mulai dari dukungan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), penambahan kuota PTSL, hingga sertipikasi kawasan perumahan guna mendukung program nasional pembangunan tiga juta rumah.
Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, yang hadir sebagai pimpinan dalam rakor tersebut, berharap Kementerian ATR/BPN terus memberikan asistensi teknis bagi percepatan pembangunan di Kalimantan Selatan. Ia meyakini koordinasi tatap muka seperti ini adalah kunci memecah kebuntuan isu pertanahan di daerah.
“Yang paling penting adalah membangun kesepahaman. Kami berharap pertemuan ini memperkuat sinergi pusat dan daerah, khususnya dalam percepatan pembangunan di Kalimantan Selatan,” tutur Rifqinizamy.
Rakor ini turut didampingi oleh sejumlah pejabat teras kementerian, di antaranya Dirjen Tata Ruang Suyus Windayana, Dirjen PHPT Asnaedi, dan Dirjen PSKP Iljas Tedjo Prijono. Hadir pula pimpinan daerah dari Kabupaten Barito Kuala, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Balangan, Banjar, Tabalong, dan Tapin.
