Jakarta|delinews24.net – – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai memetakan arah kebijakan fiskal dan rencana strategis untuk periode mendatang. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, secara resmi mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp10.608.191.532.000 (Rp10,6 triliun) untuk Rencana Kerja Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran (TA) 2027.
Usulan struktur anggaran tersebut dipaparkan langsung dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/06/2026). Rapat ini secara khusus membedah Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) kementerian/lembaga.
Menteri Nusron menjelaskan bahwa penyusunan pagu indikatif ini telah diselaraskan dengan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas. Secara garis besar, porsi anggaran belanja korps agraria nasional tersebut akan dialokasikan ke dalam tiga klaster program utama, yakni:
- Program Dukungan Manajemen: Menyerap Rp7,31 triliun atau sekitar 68,9% dari total anggaran.
- Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan: Dialokasikan sebesar Rp2,56 triliun atau 24,2%.
- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang: Dianggarkan sebesar Rp724 miliar atau 6,8%.
“Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian, terutama dalam memperkuat layanan pertanahan, percepatan program strategis nasional (PSN), serta peningkatan kualitas penataan ruang di penjuru Indonesia,” ujar Nusron Wahid di hadapan anggota dewan.
Guna mengakselerasi target-target pembangunan jangka menengah pemerintahan, Kementerian ATR/BPN juga mengajukan usulan tambahan pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp3.233.564.877.718 (Rp3,23 triliun).
Dana segar tambahan ini diproyeksikan untuk membiayai pos belanja pegawai, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di tingkat daerah, program rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana, serta dukungan pembebasan lahan untuk menyukseskan program strategis pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat.
“Ini sifatnya usulan, kalau disetujui alhamdulillah,” kelakar Menteri Nusron.
Dalam mengawal jalannya pemaparan anggaran berskala nasional ini, Menteri Nusron didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, beserta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama secara luring. Sementara itu, seluruh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi se-Indonesia ikut memantau dinamika persidangan secara daring.
Selain memaparkan proyeksi masa depan, Menteri Nusron turut melaporkan akuntabilitas keuangan berjalan. Per tanggal 6 Juni 2026, realisasi serapan anggaran Kementerian ATR/BPN tercatat telah menyentuh angka Rp3.184.895.696.643 atau mencapai 36,23% dari total pagu tahun ini yang sebesar Rp8,79 triliun.
Indikator performa ini diklaim mengalami kenaikan year-on-year (YoY) sebesar 0,9% jika dibandingkan dengan periode akhir semester I tahun 2025 yang bertengger di angka 35,40%.
Progresivitas penyerapan anggaran dan pemaparan cetak biru 2027 tersebut mendapat apresiasi dari pimpinan sidang, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf. Pihak legislatif menyatakan menerima penyampaian pagu indikatif RAPBN 2027 dan siap memberikan dukungan politik penuh terhadap usulan tambahan anggaran yang diajukan kementerian.
“Komisi II DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut dan akan membahasnya secara mendalam pada Raker dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan datang,” pungkas Dede Yusuf menutup sesi tanggapan fraksi.
Catatan Redaksi: Artikel ini diterbitkan sebagai pemenuhan hak keterbukaan informasi publik terkait transparansi pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), fungsi pengawasan anggaran oleh DPR RI, serta monitoring program tata ruang dan kedaulatan agraria nasional.
