Jakarta|delinews24.net – Sekjen ATR/BPN Ajak Jajaran Satukan Visi untuk Percepat Transformasi Layanan Pertanahan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, meminta seluruh jajaran di lingkungan Sekretariat Jenderal menyatukan visi dan misi dalam mendukung agenda transformasi layanan pertanahan yang tengah dijalankan Kementerian ATR/BPN.
Pesan tersebut disampaikan Dalu saat memimpin Rapat Evaluasi dan Peningkatan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal yang berlangsung di Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Dalam rapat yang diikuti jajaran secara luring dan daring tersebut, Dalu menekankan pentingnya kesamaan pemahaman dan pemikiran agar seluruh program transformasi yang telah dirancang dapat diwujudkan secara bersama-sama.
“Saya minta kita semua satu pemahaman, satu pemikiran yang sama, tapi juga harus memikirkan semuanya. Kita punya rancangan dan rancangan itu harus kita wujudkan bersama-sama agar transformasi ini benar-benar terasa,” tegas Dalu Agung Darmawan.
Tiga Transformasi Layanan ATR/BPN
Kementerian ATR/BPN saat ini tengah melakukan transformasi terhadap sejumlah layanan dengan tujuan memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan memberikan kepastian kepada masyarakat.
Transformasi tersebut diwujudkan melalui tiga program yang diluncurkan bertepatan dengan momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, yakni Pengukuran Terjadwal, Peralihan Hak Terintegrasi, dan Organisasi Berbasis Wilayah.
Ketiga transformasi tersebut diarahkan untuk memperbaiki proses pelayanan pertanahan sekaligus meningkatkan efektivitas kerja organisasi.
Pengukuran Terjadwal memberikan kepastian waktu kepada masyarakat dalam proses pengukuran bidang tanah. Sementara Peralihan Hak Terintegrasi ditujukan untuk mengintegrasikan proses layanan dalam peralihan hak atas tanah.
Adapun Organisasi Berbasis Wilayah merupakan bagian dari pembenahan organisasi agar pelaksanaan tugas dan pelayanan dapat semakin dekat dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
Sekjen Minta Jajaran Jadi Garda Depan
Menurut Dalu, transformasi layanan tidak hanya menjadi tanggung jawab unit yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Seluruh bagian organisasi, termasuk jajaran Sekretariat Jenderal, memiliki peran dalam memastikan kebijakan dan program dapat berjalan dengan baik.
Ia meminta setiap unit kerja memberikan kontribusi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
“Rekan-rekan sekalian, kita harus mendukung dan memastikan seluruh program Kementerian ATR/BPN berjalan dengan baik. Kita harus hadir sebagai garda depan yang memastikan kebijakan sampai ke lapangan dengan benar,” imbau Dalu.
Menurutnya, keberhasilan transformasi membutuhkan kerja bersama dan koordinasi yang kuat di seluruh lini organisasi.
Kebijakan yang telah dirancang di tingkat pusat, kata dia, harus dapat diterjemahkan dengan baik hingga ke tingkat pelaksanaan di lapangan. Dengan demikian, perubahan sistem pelayanan yang dilakukan kementerian benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Transformasi Jadi Penentu Kepercayaan Publik
Dalu juga menilai keberhasilan transformasi layanan akan sangat berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian ATR/BPN.
Pelayanan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan mampu memberikan kepastian diharapkan dapat memperbaiki persepsi masyarakat terhadap pelayanan pertanahan.
Ia meyakini peningkatan kualitas layanan harus berjalan beriringan dengan pembenahan internal organisasi.
Ketika masyarakat memperoleh pengalaman pelayanan yang semakin baik dan sesuai dengan kebutuhan, kepercayaan publik terhadap institusi juga diharapkan ikut meningkat.
Karena itu, transformasi layanan tidak cukup hanya diwujudkan melalui perubahan prosedur atau sistem, tetapi juga membutuhkan kesiapan sumber daya manusia dan seluruh unsur organisasi untuk menjalankannya secara konsisten.
Evaluasi Kinerja Pastikan Program Berjalan Sesuai Target
Rapat Evaluasi dan Peningkatan Kinerja tersebut menjadi salah satu langkah untuk memastikan pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal berjalan sesuai dengan target dan rencana kerja yang telah ditetapkan.
Evaluasi juga mencakup dukungan terhadap pelaksanaan tiga agenda transformasi layanan, yakni Peralihan Hak Terintegrasi, Pengukuran Terjadwal, dan Organisasi Berbasis Wilayah.
Melalui evaluasi berkala, setiap unit kerja dapat mengidentifikasi berbagai tantangan dalam pelaksanaan program sekaligus menyusun langkah perbaikan yang diperlukan.
Rapat tersebut dihadiri Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) serta seluruh Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/BPN.
Dengan penguatan koordinasi internal dan kesamaan visi seluruh jajaran, Kementerian ATR/BPN menargetkan agenda transformasi layanan dapat berjalan secara konsisten dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Transformasi tersebut pada akhirnya diharapkan tidak hanya meningkatkan efektivitas birokrasi, tetapi juga menghadirkan pelayanan pertanahan yang semakin mudah, cepat, pasti, dan dipercaya masyarakat.
