Jakarta|delidnews24.net — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempercepat langkah pendaftaran tanah secara nasional melalui peluncuran program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) untuk periode 2025–2029. Inisiatif strategis yang didukung oleh Bank Dunia ini membidik target pendaftaran tanah sistematis seluas 4,8 juta hektare di seluruh Indonesia.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa ILASPP merupakan investasi jangka panjang yang krusial bagi penguatan tata kelola pertanahan dan tata ruang nasional.
“Dengan target pendaftaran tanah sistematis seluas 4,8 juta hektare, kita dapat melihat bahwa ILASPP memiliki cakupan dan dampak yang sangat besar. ILASPP merupakan investasi yang sangat berharga bagi kita semuanya dalam pembangunan menjadi fondasi tata kelola pertanahan dan tata ruang, khususnya dalam jangka yang panjang,” ujar Dalu saat membuka Kick-Off Meeting Implementation Support Mission ILASPP di Jakarta, Senin (26/10/2026).
Pelaksanaan program ILASPP mengandalkan integrasi data pertanahan dan tata ruang serta modernisasi sistem informasi. Pendekatan ini dirancang untuk menghubungkan data antarinstansi sehingga pengambilan keputusan terkait pembangunan nasional dapat dilakukan secara tepat dan akurat. Untuk itu, Kementerian ATR/BPN menjalin koordinasi lintas kementerian dan lembaga, seperti Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Dalam Negeri.
Dalu menekankan pentingnya komitmen bersama dan efektivitas kelembagaan dalam mengawal program ini agar berjalan tepat waktu dan mencapai hasil maksimal.
“Keberhasilan proyek sangat ditentukan oleh kuatnya komitmen pemerintah, efektivitas kelembagaan, kemudian kualitas koordinasi di antara seluruh pihak yang terlibat. Komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui dukungan yang nyata, baik dalam bentuk kebijakan, penguatan organisasi pelaksana, penyediaan sumber daya manusia, maupun percepatan pengambilan keputusan,” tuturnya.
Melalui proyek ILASPP, Kementerian ATR/BPN berupaya menghadirkan pembenahan administrasi yang transparan, aman, dan efisien. Langkah ini diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat, tetapi juga mendukung penyelenggaraan tata ruang yang terintegrasi demi menunjang pembangunan berkelanjutan.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Land Tenure Specialist Bank Dunia, Willem van der Muur, Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, serta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN.
