Example floating
Example floating
Agraria

ATR/BPN Apresiasi 132 Kabupaten/Kota yang Dukung Pembebasan dan Pengurangan BPHTB

549
×

ATR/BPN Apresiasi 132 Kabupaten/Kota yang Dukung Pembebasan dan Pengurangan BPHTB

Share this article
ATR/BPN Apresiasi 132 Kabupaten/Kota yang Dukung Pembebasan dan Pengurangan BPHTB
ATR/BPN Apresiasi 132 Kabupaten/Kota yang Dukung Pembebasan dan Pengurangan BPHTB

Jakarta|delinews24.net  – ATR/BPN Apresiasi 132 Kabupaten/Kota yang Dukung Pembebasan dan Pengurangan BPHTB Sebanyak 129 juta bidang tanah telah terdaftar di seluruh Indonesia hingga 2026. Percepatan pendaftaran tanah tersebut dapat tercapai berkat dukungan pemerintah daerah yang menetapkan kebijakan pengurangan maupun pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Uunk Din Parunggi, mengatakan dukungan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat saat melakukan pendaftaran tanahnya untuk pertama kali.

“Saat ini, sebanyak 132 kabupaten/kota di 26 provinsi telah memberikan dukungan dalam pembebasan maupun pengurangan BPHTB bagi warganya,” ujar Uunk saat ditemui di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

90 Daerah Bebaskan BPHTB, 42 Beri Pengurangan

Uunk merincikan, dari 132 kabupaten/kota tersebut, sebanyak 90 kabupaten/kota memberikan pembebasan BPHTB dan 42 kabupaten/kota memberikan pengurangan BPHTB. Kebijakan ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah untuk meringankan beban masyarakat dalam proses pendaftaran tanah.

BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dalam pelaksanaannya, pembayaran BPHTB dilakukan kepada pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani pendapatan daerah atau kanal pembayaran pajak daerah yang telah ditetapkan oleh masing-masing daerah.

Kolaborasi Pusat dan Daerah

Menurut Kepala Biro Humas dan Protokol, kebijakan tersebut merupakan bentuk kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat sekaligus mendorong percepatan pendaftaran tanah. Ia pun mengapresiasi dukungan pemerintah daerah yang telah menerapkan kebijakan pengurangan maupun pembebasan BPHTB bagi masyarakat.

“Kami berharap kolaborasi ini terus diperkuat sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kemudahan dalam mendaftarkan tanahnya dan memperoleh kepastian hukum atas hak tanahnya,” pungkas Uunk Din Parunggi.

Example 120x600