Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan penertiban terhadap 11 perusahaan yang terindikasi terlibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penertiban dilakukan melalui evaluasi Hak Guna Usaha (HGU), dengan sejumlah opsi mulai dari pencabutan hak secara keseluruhan, pencabutan sebagian, hingga tidak memperpanjang atau memperbarui HGU.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyampaikan bahwa rekomendasi pencabutan HGU tersebut berasal dari Kabareskrim Polri. Berdasarkan penelusuran kepemilikan manfaat (beneficial ownership), sejumlah perusahaan memiliki investor atau pemegang saham dari Korea Selatan, Malaysia, Singapura, serta dalam negeri.
Hal tersebut disampaikan Nusron dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Jakarta, Senin (9/11/2026).
Hasil evaluasi ATR/BPN membagi penanganan perusahaan ke dalam lima kelompok. Pertama, pencabutan seluruh HGU milik PT MIB seluas 4.000 hektare di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan; PT RKA seluas 11.558,11 hektare di Kabupaten Melawi; serta PT SKM dengan dua bidang HGU seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Keputusan tersebut mempertimbangkan luas lahan terbakar lebih dari 50 persen, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kebakaran berulang, serta pelanggaran ketentuan pemberian hak.
Kedua, eks HGU PT BSLT seluas 2.300 hektare di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, tidak akan diperpanjang, diperbarui, maupun ditata kembali. HGU perusahaan tersebut telah berakhir pada 2020. Kebijakan ini didasarkan pada ketidaksesuaian sarana dan prasarana serta kejadian kebakaran berulang.
Ketiga, ATR/BPN tidak akan memberikan HGU kepada PT ANI seluas 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, dan PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang. Ketiga perusahaan tersebut belum memiliki HGU. ATR/BPN juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait kemungkinan pencabutan izin usaha perkebunan.
Keempat, pencabutan sebagian HGU dilakukan terhadap PT SAE di Kabupaten Landak yang memiliki lahan seluas 1.510,2639 hektare. Pertimbangannya adalah luas lahan terbakar tidak mencapai 50 persen dan terdapat ketidaksesuaian sarana serta prasarana.
Kelima, ATR/BPN masih mendalami kemungkinan pencabutan sebagian atau seluruh HGU milik PT STP, PT API, dan PT JMS. PT STP memiliki dua bidang HGU seluas 129,5500 hektare dan 286,9900 hektare. PT API memiliki HGU seluas 1.263,35 hektare dan 4.154,94 hektare, sedangkan PT JMS memiliki HGU seluas 4.928,7000 hektare dan 521,8700 hektare.
Nusron menegaskan, penertiban hak atas tanah harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dasar hukumnya meliputi UU Nomor 30 Tahun 2014, PP Nomor 18 Tahun 2021, Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020, serta Permen ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016 tentang pelepasan atau pembatalan hak atas lahan yang terbakar.
Proses penanganan telah melalui pengkajian awal, gelar kasus, penelitian, ekspose hasil penelitian, rapat koordinasi, hingga penyusunan rekomendasi penyelesaian.
“Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” kata Nusron.
Rapat koordinasi dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, serta dihadiri para kepala badan, wakil menteri, perwakilan Kabinet Merah Putih, dan jajaran pejabat Kementerian ATR/BPN.
