Jakarta|delinews24.net – Risiko penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pertanahan harus dicegah melalui sistem pengawasan internal yang kuat di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Sebagai langkah antisipasi, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian ATR/BPN menerapkan pendekatan pengawasan proaktif guna memastikan tata kelola organisasi berjalan akuntabel serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN, Wahyu Widada, menegaskan bahwa paradigma pengawasan internal saat ini telah bergeser dari sekadar mencari temuan menjadi upaya mitigasi risiko sejak dini.
“Fungsi pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penemuan kesalahan. Kita harus mampu mengidentifikasi potensi risiko, mencegah terjadinya penyimpangan, dan memberikan rekomendasi perbaikan yang konkret,” tegas Wahyu Widada dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Wahyu Widada, pendekatan pengawasan yang berorientasi pada pencegahan merupakan fondasi krusial dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Melalui pemetaan risiko serta penyusunan rekomendasi perbaikan yang terukur, fungsi pengawasan diharapkan mampu mendampingi setiap unit kerja dalam mengantisipasi persoalan administratif sekaligus meningkatkan standar kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat.
Selain memaksimalkan fungsi pengawasan internal, Irjen ATR/BPN turut menginstruksikan seluruh jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan satuan kerja pusat yang hadir dalam Rakor tersebut untuk senantiasa menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugas pokoknya.
“Setiap aparatur harus bekerja secara profesional dan berintegritas. Tidak boleh ada ruang bagi praktik percaloan, penyalahgunaan kewenangan, maupun intervensi yang bertentangan dengan ketentuan,” tegasnya.
Dengan memadukan pengawasan berbasis pencegahan serta komitmen integritas seluruh sumber daya manusia, Wahyu Widada optimistis Kementerian ATR/BPN dapat membangun ekosistem kerja yang semakin profesional. Langkah ini diharapkan mampu mendongkrak kepercayaan publik sekaligus menjamin kepastian layanan pertanahan di seluruh daerah.
“Kita harus berada di garis terdepan untuk memastikan hadirnya rasa keadilan di dalam masyarakat. Tidak penting siapa yang lebih hebat karena keberhasilan adalah ketika suatu tujuan dapat kita capai bersama. Pemenangnya adalah rakyat,” pesan Wahyu Widada menutup arahannya kepada jajaran Kementerian ATR/BPN.













