delinews24.net – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmen penuh kementeriannya dalam mendukung Program Sekolah Terintegrasi sebagai bagian dari Program Prioritas Nasional (PSN). Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Tingkat Menteri Pembangunan Sekolah Terintegrasi di Kementerian Koordinator PMK, Kamis (29/1/2026).
“Program-program prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto tentunya terus mendapatkan dukungan dari kami yaitu Kementerian ATR/BPN, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan tanah dan ruangnya,” ujar Wamen Ossy.
Ia menjelaskan bahwa proses pengadaan lahan akan dipercepat jika tanah sudah tersedia, baik dari pemerintah daerah maupun aset negara seperti BUMN. Peran ATR/BPN kemudian adalah memverifikasi status, memastikan legalitas, serta melakukan pengukuran, pendaftaran, dan penerbitan sertipikat.
Wamen Ossy juga membuka peluang pemanfaatan tanah aset negara, termasuk lahan bekas perkebunan dan tanah telantar, dengan terlebih dahulu menyesuaikan rencana tata ruang. Dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.
Namun, di tengah dukungan tersebut, ia mengingatkan pentingnya menjaga ketahanan pangan. “Kami menitipkan pesan agar pembangunan Sekolah Terintegrasi sebisa mungkin tidak menyasar lahan sawah atau pertanian produktif, karena pengendalian alih fungsi lahan merupakan bagian penting dari arahan Presiden,” tegasnya.
Wamen Ossy menegaskan kesiapan ATR/BPN untuk bersinergi dengan Kemenko PMK dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). “Kami mendukung penuh pembangunan Sekolah Terintegrasi dan siap membantu proses pengadaan tanah hingga sertipikasinya,” pungkasnya.
Merespons hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menekankan pentingnya kepastian status lahan untuk menghindari hambatan dalam percepatan pembangunan. Rapat ini dihadiri sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, menunjukkan komitmen lintas kementerian dalam mewujudkan program pendidikan strategis ini.
