Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sedang memverifikasi kepemilikan tanah dan kesesuaian tata ruang untuk mendukung program Sekolah Rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.
Fokus pada Lahan ‘Clean and Clear’
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan, verifikasi diperlukan agar tidak ada masalah kepemilikan di kemudian hari.
-
“Kami pastikan tanah yang digunakan benar-benar bersih dari sengketa,” ujarnya dalam rapat koordinasi di Kementerian Sosial.
-
Dari 367 usulan lahan, 115 belum clean and clear, dan 35 sudah dinyatakan layak.
Kendala yang Ditemui
Sebagian besar lahan bermasalah adalah sawah yang masuk kawasan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan), sehingga perlu penyesuaian kebijakan.
Target Pembangunan
Program ini rencananya membangun 200 sekolah (SD, SMP, SMA) untuk masyarakat kurang mampu.
-
Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta semua kementerian bekerja sesuai aturan dan arahan presiden.
Yang Hadir dalam Rapat
-
Menteri Sosial Saifullah Yusuf
-
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid
-
Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan Virgo Eresta Jaya
-
Pejabat tinggi terkait lainnya
Langkah Selanjutnya:
ATR/BPN akan terus berkoordinasi dengan pemda dan kementerian lain untuk mempercepat proses verifikasi lahan.
(Sumber: Kementerian ATR/BPN)
