delinews24.net – Bencana hidrometeorologi yang melanda Provinsi Aceh pada 26 November 2025 lalu meninggalkan duka mendalam, tak hanya bagi masyarakat, tetapi juga terhadap arsip-arsip pertanahan negara. Sebanyak 95.000 arsip berupa buku tanah dan surat ukur di delapan kabupaten/kota rusak akibat terendam banjir dan lumpur. Total warkah yang terdampak mencapai 165.000 dokumen, menyimpan jejak hak, sejarah, dan harapan masyarakat atas kepemilikan tanah.
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Aceh, Arinaldi, mengungkapkan bahwa upaya restorasi arsip sedang dipercepat dengan melibatkan berbagai pihak. Ia menargetkan seluruh dokumen yang rusak dapat pulih dan pelayanan pertanahan kembali normal pada akhir tahun 2026.
“Kalau kita hitung mungkin lima tahun ke depan baru selesai untuk 165.000 dokumen. Karena itu, proses restorasi ini kami lakukan bersama berbagai pihak. Harapannya adalah bagaimana kita mempercepat normalisasi pelayanan melalui restorasi, dan seluruh arsip yang terdampak dapat selesai pada akhir tahun 2026 ini,” jelas Arinaldi.
Empat pilar utama bahu-membahu dalam misi penyelamatan ini: Kanwil BPN Provinsi Aceh, Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN). Kolaborasi ini menjadi kunci percepatan pemulihan sekaligus laboratorium pembelajaran bagi para taruna STPN yang terjun langsung membantu restorasi.
Arinaldi meyakini, sinergi ini tidak hanya mempercepat pemulihan fisik arsip, tetapi juga membentuk karakter calon insan pertanahan yang profesional dan berintegritas. “Semoga kegiatan ini memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi institusi, masyarakat, serta membentuk karakter para Taruna/i STPN sebagai calon insan pertanahan yang profesional dan berintegritas,” tuturnya.
Di tengah upaya pembersihan dan pengeringan dokumen, transformasi digital menjadi target jangka panjang. Data-data yang berhasil diselamatkan akan segera dialihkan ke format digital agar lebih aman dan mudah diakses.
“Jadi kita tidak hanya berbicara terkait dengan pembersihan dan penjemuran, tetapi bagaimana data tersebut bisa segera menjadi data digital. Kita berharap Kantor Pertanahan yang saat ini sangat terdampak, akan lahir kembali menjadi Kantor Pertanahan yang modern dan mampu melayani seluruh layanan pertanahan secara digital,” ungkap Arinaldi.
Kepala ANRI, Mego Pinandito, menegaskan bahwa penanganan arsip terdampak bencana membutuhkan kolaborasi lintas sektor. ANRI telah menerjunkan tenaga profesional untuk bekerja berdampingan dengan jajaran BPN di lapangan.
“Penanganan arsip tidak bisa dilakukan sendirian, kita harus bersama-sama. Ada pilar-pilar utama dari kementerian, dalam hal ini Kementerian ATR/BPN sebagai pemilik arsip, kemudian pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, BNPB, serta ANRI, untuk membangun kolaborasi antar dan lintas kementerian, lintas pemerintahan, bahkan lintas kompetensi,” pungkasnya.
