delinews24.net – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Bima Arya menegaskan penolakannya terhadap wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke tangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurutnya, alasan tingginya ongkos politik tidak boleh menjadi pembenaran untuk mengubah sistem demokrasi langsung yang telah berjalan selama dua dekade terakhir.
Pernyataan ini disampaikan Bima Arya menanggapi sejumlah usulan yang mengemuka belakangan, termasuk dari kalangan politisi dan pengamat, yang menganggap Pilkada langsung terlalu mahal dan berpotensi memicu praktik transaksional. Namun, Wamendagri menilai masalah biaya tinggi hanyalah gejala dari persoalan yang lebih kompleks.
Biaya Politik dan Kelemahan Sistemik
Dalam pernyataannya, Minggu (27/7/2025), Bima Arya menjelaskan bahwa mahalnya biaya Pilkada tidak bisa diselesaikan dengan langkah mundur ke sistem perwakilan. “Kalau cuma soal mahalnya biaya, tidak lantas solusinya adalah menyerahkan kembali Pilkada ke DPRD. Ini bukan sekadar masalah dana, tapi soal struktur dan budaya politik yang perlu dibenahi,” tegasnya.
Ia menyoroti lemahnya kaderisasi partai politik sebagai salah satu akar masalah. Minimnya regenerasi kader menyebabkan banyak calon kepala daerah mengandalkan sumber dana pribadi atau sponsor, yang berujung pada praktik politik transaksional. “Minimnya kaderisasi menjadikan banyak kandidat maju dengan modal pribadi, tanpa dukungan struktural yang kuat. Ini tentu memperbesar ongkos politik,” ujarnya.
Penguatan Partai Politik dan Reformasi Pendanaan
Bima Arya menekankan pentingnya meningkatkan pendanaan negara untuk partai politik. Meski isu ini kerap tidak populer di mata publik, ia meyakini bahwa penguatan finansial partai dapat mengurangi ketergantungan kandidat pada pendanaan gelap.
“Memberikan dana yang layak kepada partai bukan untuk memanjakan, tetapi agar mereka bisa menjalankan fungsi demokratis dengan baik, termasuk pendidikan politik dan pembinaan kader,” paparnya.
Selain itu, Wamendagri juga mendorong pemanfaatan teknologi untuk memangkas biaya Pemilu. Digitalisasi proses pemungutan dan penghitungan suara dinilai mampu meningkatkan efisiensi sekaligus meminimalisir potensi kecurangan.
Demokrasi Harus Diperkuat, Bukan Dikorbankan
Bima Arya mengingatkan bahwa tidak ada sistem politik yang sempurna, termasuk di negara-negara demokrasi maju. Menurutnya, solusi terbaik adalah memperbaiki kelemahan sistem secara bertahap, bukan menggantinya secara drastis.
“Kita jangan buru-buru menyalahkan sistem. Yang perlu diperkuat adalah pelaksanaannya dan institusinya. Negara-negara Eropa juga masih berbenah, tapi mereka tetap konsisten pada prinsip demokrasi,” ucapnya.
Di akhir pernyataannya, Wamendagri mengajak seluruh pihak menjaga demokrasi sebagai alat pemersatu bangsa. “Jangan sampai politik justru memecah belah masyarakat. Tugas kita semua menjaga agar demokrasi menjadi kekuatan pemersatu bangsa,” pungkasnya.
Analisis Akhir
Wacana mengembalikan Pilkada ke DPRD dinilai banyak kalangan sebagai langkah kontraproduktif dan mundur bagi konsolidasi demokrasi Indonesia. Sebaliknya, solusi seperti penguatan partai politik, transparansi pendanaan, dan digitalisasi proses pemilu dianggap lebih tepat untuk menciptakan sistem politik yang sehat dan berkeadilan.
