Jakarta|delinews24.net — Kementerian ATR/BPN Dorong Penataan Ruang Berbasis Mitigasi dan Ketahanan Iklim, Terhitung sejak awal tahun hingga 6 November 2026, Indonesia telah dilanda sebanyak 2.304 kejadian bencana. Tingginya angka tersebut menjadi peringatan tegas bahwa kalkulasi risiko bencana harus diintegrasikan sejak tahap awal perencanaan pembangunan wilayah.
Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Talkshow Hari Tata Ruang Nasional bertema “Menata Ruang, Merajut Ekosistem: Menuju Negeri Tangguh Iklim dan Bencana” di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa penataan ruang harus ditempatkan sebagai instrumen pencegahan utama agar aktivitas pembangunan tidak menambah kerentanan suatu daerah.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengurangan risiko bencana perlu dilakukan sejak tahap perencanaan pembangunan. Penataan ruang harus menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi potensi ancaman bencana, mengendalikan pemanfaatan ruang, dan memastikan pembangunan berlangsung di lokasi yang aman,” ujar Dalu Agung Darmawan saat memberikan pidato pembuka.
Berdasarkan data statistik kebencanaan sepanjang 2026, sebanyak 94,27 persen merupakan bencana hidrometeorologi seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir, serta cuaca ekstrem. Sementara 5,73 persen sisanya merupakan bencana geologi.
Fleksibilitas RTR Lewat PP Nomor 34 Tahun 2026
Penguatan aspek kebencanaan dalam perencanaan wilayah sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Regulasi ini mewajibkan penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH) serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, menjelaskan bahwa kehadiran PP Nomor 34 Tahun 2026 memberikan fleksibilitas baru dalam penyesuaian tata ruang daerah.
“Sekarang kita sudah mengeluarkan PP Nomor 34 Tahun 2026. Jadi kalau dulu perubahan tata ruang itu satu kali dalam lima tahun, sekarang kita bisa lakukan perubahan tata ruang secara parsial. Daerah mana yang ada kebijakan khusus, baik pemerintah pusat atau daerah, bisa kita lakukan perubahan. Tata ruangnya tetap dinamis, tidak stagnan,” terang Suyus Windayana.
Acuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono, melalui pidato yang dibacakan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Lilik Kurniawan, menekankan bahwa tata ruang tidak hanya berfungsi pada tahap prabencana, tetapi juga menjadi fondasi tahap tanggap darurat dan pascabencana.
RTR menjadi panduan untuk menentukan lokasi aman, jalur evakuasi, titik pengungsian, hingga acuan rehabilitasi serta rekonstruksi wilayah.
“Pembangunan yang berkualitas bukan hanya yang menghasilkan pertumbuhan, tapi juga mampu mengurangi risiko dan melindungi kehidupan. Prinsipnya, pemulihan tidak boleh sekadar mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana, tetapi harus menjadi kesempatan untuk mengurangi risiko dan membangun wilayah yang lebih aman,” tegas Lilik Kurniawan membacakan pesan Menko PMK.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta perwakilan lintas kementerian, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Melalui kolaborasi ini, pemerintah berharap pembangunan wilayah ke depan tidak sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tangguh menghadapi perubahan iklim demi keselamatan masyarakat.
