Jakarta|delinews24.net — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan lima skema atau klaster penertiban Hak Guna Usaha (HGU) bagi belasan perusahaan yang terbukti terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pengelompokan tersebut dilakukan berdasarkan hasil evaluasi komprehensif terhadap kondisi lahan, tingkat kebakaran, riwayat kejadian, pemenuhan kewajiban pemegang hak, hingga status perizinan dan hak atas tanah masing-masing korporasi.
“Dari 11 perusahaan, kami buat beberapa klaster. Ada perusahaan yang seluruh HGU-nya direkomendasikan untuk dibatalkan, ada yang sebagian, ada yang status HGU-nya sudah berakhir, dan ada pula yang HGU-nya belum terbit sehingga tidak akan kami terbitkan,” jelas Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, saat konferensi pers usai Rakor Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Rincian Pembagian Lima Klaster Penertiban HGU
Menteri Nusron memaparkan secara mendalam rincian pembagian lima klaster tindakan hukum yang akan dijatuhkan kepada perusahaan-perusahaan tersebut:
-
Klaster Pertama (Pembatalan Seluruh HGU): Mencakup perusahaan yang area lahannya terbakar lebih dari 50 persen, memicu kejadian berulang, minim sarana penanggulangan kebakaran, serta melanggar syarat Keputusan Pemberian Hak. Terdapat tiga perusahaan dalam klaster ini, yakni:
-
PT NMIB: Luas lahan sekitar 4.000 hektare.
-
PT RKA: Luas lahan sekitar 11.558 hektare.
-
PT SKM: Luas lahan seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.
-
-
Klaster Kedua (Pengambilalihan Lahan oleh Negara): Mencakup satu perusahaan di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, yakni PT BSLT dengan luas lahan 2.300 hektare. HGU perusahaan ini tercatat telah berakhir sejak 2020 sehingga lahannya dipastikan langsung diambil alih oleh negara.
-
Klaster Ketiga (Penolakan Penerbitan HGU & Evaluasi IUP): Mencakup tiga perusahaan yang sudah memegang Izin Usaha Perkebunan (IUP) tetapi belum memiliki HGU, yaitu PT ANI (5.244 ha), PT BOS (4.750 ha), dan PT AER (5.134 ha). ATR/BPN memastikan tidak akan menerbitkan HGU bagi ketiganya, serta merekomendasikan Pemda dan Kementerian Pertanian untuk mencabut IUP mereka karena tidak aktif mengelola lahan.
-
Klaster Keempat (Pembatalan Sebagian HGU): Diberlakukan bagi perusahaan yang luas area terbakarnya di bawah 50 persen, yaitu PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dengan luas sekitar 1.510 hektare.
-
Klaster Kelima (Proses Pendalaman Lapangan): Mencakup tiga perusahaan, yakni PT STP dan PT GMS di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kaltim), serta PT API di Kabupaten Ketapang (Kalbar). Ketiganya masih menjalani inspeksi fisik lapangan untuk menentukan pembatalan HGU secara penuh atau sebagian.
Penyusunan SK Pembatalan dan Penegakan Hukum
Langkah tegas ini merupakan bentuk komitmen penegakan hukum pemerintah terhadap pengawasan ruang dan kelestarian lingkungan hidup nasional.
Menteri Nusron menegaskan bahwa untuk perusahaan di klaster kelima, pihak Kementerian ATR/BPN tengah mengukur data lapangan secara presisi sebelum menerbitkan Surat Keputusan (SK) resmi.
“Setelah itu, akan kami tentukan apakah pembatalannya dilakukan seluruhnya atau sebagian. Selanjutnya tinggal proses penyusunan SK dan akan kami umumkan segera,” pungkas Nusron Wahid.
