Jakarta|delinews24.net – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat lebih dari 58.000 laporan kasus pertanahan masuk dalam kurun waktu hampir 12 tahun terakhir. Dari total tersebut, hingga 3 November 2026, sebanyak 35.294 kasus atau sekitar 60 persen di antaranya telah berhasil dituntaskan.
Capaian tersebut dipaparkan oleh Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
“Jika dirincikan, dari jumlah tersebut, 35.294 kasusnya telah diselesaikan. Persentase penyelesaian kasus pertanahan dalam periode tersebut mencapai 60 persen,” ujar Yaved Duma Parembang.
Dalam pelaksanaannya, Kementerian ATR/BPN mengklasifikasikan penanganan kasus pertanahan ke dalam tiga kategori utama yang mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan:
-
Sengketa Pertanahan: Perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang skalanya tidak berdampak luas.
-
Konflik Pertanahan: Perselisihan yang melibatkan perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang memiliki kecenderungan maupun telah berdampak luas di masyarakat.
-
Perkara Pertanahan: Perselisihan tanah yang proses penanganan dan penyelesaiannya ditempuh melalui lembaga peradilan.
Yaved menambahkan, khusus sepanjang tahun 2026, kementerian telah menuntaskan sebanyak 1.164 kasus. Angka tersebut merupakan bagian dari akumulasi 21.000 kasus sisa tahun-tahun sebelumnya yang ditambah dengan 3.392 laporan kasus baru yang masuk selama tahun 2026.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Hendra Gunawan, memaparkan kinerja pemberantasan tindak pidana pertanahan sepanjang 2026, khususnya terkait penyelamatan aset negara dan masyarakat serta penyelesaian Target Operasi (TO).
Sepanjang 2026, jajaran Kementerian ATR/BPN berhasil menyelamatkan aset senilai sekitar Rp5,286 triliun. Meski nominal penyelamatan aset tersebut lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp23 triliun sekian, efektivitas penyelesaian kasus justru mengalami lonjakan signifikan.
Hendra merinci, jumlah Target Operasi pada 2026 meningkat menjadi 120 TO dibandingkan tahun 2025 yang tercatat sebanyak 102 TO. Dari target tersebut, tingkat penyelesaiannya melonjak tajam.
“Dari jumlah tersebut, sebanyak 100 TO telah diselesaikan pada tahun ini, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 10 TO,” pungkas Hendra Gunawan.
