Lubuk Pakam – Organisasi masyarakat sipil (CSO/OMS) bersama Deli Serdang Task Force (DSTF) menegaskan komitmennya untuk memperkuat strategi penanggulangan HIV & AIDS di Kabupaten Deli Serdang.
Langkah ini ditempuh melalui pendekatan social contracting, di mana pemerintah daerah dan masyarakat sipil berkolaborasi dalam merancang sekaligus melaksanakan program lintas sektor.
Executive Chair DSTF, Hardi Dido, menjelaskan bahwa upaya ini bukan lagi sebatas diskusi program rutin, melainkan penyusunan arah baru sejarah kesehatan masyarakat Deli Serdang.
Dengan jumlah estimasi nasional 564.000 orang hidup dengan HIV (ODHIV) pada 2025, dan 76 persen kasus terkonsentrasi hanya di 11 provinsi termasuk Sumatera Utara, posisi Deli Serdang sangat strategis untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan agenda kesehatan publik di wilayah tersebut.
“Kolaborasi dengan OMS penting karena mereka menjangkau kelompok yang sering kali luput dari radar pemerintah. Sementara DSTF berfungsi sebagai penghubung lintas sektor, agar Dinas Kesehatan, Pendidikan, Bappeda, Diskominfo, hingga desa bergerak dengan arah yang sama,” jelas Hardi Dido.
Rendahnya cakupan tes (75 persen penderita belum tahu statusnya), tingginya stigma (61,7 persen ODHA menyembunyikan kondisi), serta belum optimalnya integrasi program pencegahan ibu-ke-anak menjadi alarm serius. Tanpa langkah kolaboratif, kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan antara kebijakan daerah dan kebutuhan riil masyarakat.
Melalui milestone program HIV & AIDS, CSO dan DSTF mendorong terbangunnya ruang dialog yang sehat antara pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas terdampak. Tujuannya bukan menakut-nakuti, melainkan membangun kesadaran kolektif bahwa HIV adalah isu kesehatan masyarakat yang bisa ditangani jika lintas sektor bekerja bersama.
“Ini soal keberanian daerah untuk berinvestasi pada kesehatan masyarakatnya. Deli Serdang punya kesempatan besar menunjukkan kepemimpinan dan membuktikan bahwa krisis HIV bisa dihadapi dengan kolaborasi, bukan dengan stigma,” pungkas Hardi Dido.
