Jakarta|delinews24.net — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi memperluas penerapan Layanan Pengukuran Terjadwal di 462 Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Transformasi ini menghadirkan kepastian waktu dengan menerapkan standar tujuh hari waktu tunggu kegiatan pengukuran serta maksimal lima hari kerja untuk penyelesaian Peta Bidang Tanah (PBT) setelah pengukuran.
Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR) Kementerian ATR/BPN, Virgo Eresta Jaya, menyatakan bahwa skema yang telah diuji coba sejak Juli 2025 ini membawa perubahan signifikan, baik pada kedisiplinan internal petugas BPN maupun kesiapan masyarakat selaku pemohon.
“Dari transformasi layanan Pengukuran Terjadwal itu tentunya banyak perubahan terjadi, baik dari segi internal BPN seperti petugas ukur kami hingga para masyarakat dalam hal ini pemohon ya agar masyarakat juga siap dengan berkas yang harus lengkap,” ujar Virgo di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Pemotongan Birokrasi dan Beban Kerja Petugas
Salah satu keunggulan utama dari Layanan Pengukuran Terjadwal adalah fleksibilitas bagi masyarakat untuk memilih langsung tanggal dan waktu pengukuran tanah sesuai ketersediaan mereka. Di sisi internal, BPN melakukan efisiensi rantai birokrasi yang sebelumnya terbilang panjang.
“Itu idenya layanan Pengukuran Terjadwal, simpul pekerjaannya kita perpendek. Dulu ada surat tugas dari kepala seksi pengukuran ke pelaksana, lalu ke juru ukur. Juru ukur mengerjakan lalu yang memetakan petugas pemetaan. Panjanglah. Kalau sekarang, simpulnya saya buat dua saja, petugas ukur sekaligus pemetaan,” terang Virgo.
Melalui konsep baru ini, setiap petugas ukur ditargetkan menyelesaikan satu berkas pengukuran beserta pemetaannya secara tuntas dalam durasi maksimal lima hari kerja.
Edukasi Masyarakat dan Peran Petugas Loket
Selain pemangkasan alur birokrasi, Kementerian ATR/BPN menekankan pentingnya kesiapan fisik dan legalitas tanah sebelum pengajuan. Pemohon diimbau untuk memastikan batas-batas bidang tanah telah terpasang patok atau pagar serta tidak dalam kondisi sengketa.
Untuk memastikan hal tersebut, petugas loket kini difungsikan sebagai garda edukasi awal. Petugas wajib membacakan dan menjelaskan surat pernyataan yang harus ditandatangani pemohon saat menyerahkan berkas dan memilih jadwal pengukuran.
Langkah tegas akan diambil jika di lapangan ditemukan kendala mendasar, seperti penolakan batas oleh tetangga sekitar, atau bidang tanah yang ternyata masuk dalam kawasan hutan maupun aset Barang Milik Negara (BMN). Dalam kondisi demikian, berkas permohonan akan langsung ditutup.
“Petugas loket harus membacakan atau menjelaskan surat pernyataan tersebut supaya pemohon sadar. Banyak pemohon yang selama ini berkasnya belum lengkap atau di lapangannya belum siap tapi tetap memasukkan berkas, sehingga menjadi tunggakan. Sekarang, setelah dijelaskan oleh petugas loket, masyarakat teredukasi untuk melengkapi dan memastikan kesiapan lahan mereka sebelum mendaftar,” pungkas Virgo.
