delinews24.net – Bencana hidrometeorologi yang melumpuhkan delapan kabupaten/kota di Provinsi Aceh pada 26 November 2025 lalu meninggalkan luka mendalam bagi administrasi pertanahan. Tercatat, sebanyak 95.000 buku tanah dan surat ukur, serta 165.000 warkah yang menyimpan jejak sejarah hak masyarakat, ditemukan dalam kondisi basah dan rusak akibat terendam air serta lumpur.
Menyikapi risiko hilangnya rasa aman para pemilik tanah, upaya restorasi besar-besaran pun dipercepat. Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Aceh, Arinaldi, menegaskan bahwa normalisasi pelayanan merupakan prioritas utama kementerian.
“Jika dikerjakan sendiri, mungkin butuh waktu lima tahun. Namun, melalui kolaborasi lintas lembaga, kami menargetkan seluruh arsip yang terdampak dapat selesai direstorasi pada akhir tahun 2026 ini,” jelas Arinaldi di tengah proses pembersihan dokumen.
Proses penyelamatan ini melibatkan sinergi “Empat Pilar”, yakni Kanwil BPN Provinsi Aceh, Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN). Keterlibatan taruna STPN dalam misi ini juga dipandang sebagai upaya membentuk karakter calon insan pertanahan yang profesional dan peka terhadap kondisi darurat.
Lebih dari sekadar membersihkan dan menjemur kertas, Arinaldi memandang musibah ini sebagai momentum percepatan transformasi digital. Ia berharap kantor-kantor pertanahan yang terdampak dapat “lahir kembali” sebagai kantor modern.
“Data yang dibersihkan akan segera dialihkan menjadi data digital. Kita ingin kantor yang terdampak ini nantinya mampu melayani seluruh urusan pertanahan secara digital secara penuh,” tambahnya.
Senada dengan hal tersebut, Kepala ANRI, Mego Pinandito, menjelaskan bahwa setiap tahapan restorasi menuntut kesabaran dan ketelitian tinggi. ANRI telah menerjunkan tenaga profesional untuk bekerja berdampingan dengan jajaran BPN guna memulihkan lembar demi lembar warkah masyarakat.
“Penanganan arsip tidak bisa dilakukan sendirian. Harus ada kolaborasi lintas kementerian dan lintas kompetensi. Ada ATR/BPN sebagai pemilik arsip, ANRI sebagai pembina kearsipan, hingga BNPB dan pemerintah daerah,” tegas Mego.
Meskipun genangan air belum sepenuhnya surut di beberapa titik, proses restorasi terus dikebut. Langkah ini menjadi bukti bahwa di tengah bencana, perlindungan terhadap hak atas tanah masyarakat tetap menjadi komitmen mutlak pemerintah.
