Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Nasonal Demokrat (Nasdem) secara resmi menonaktifkan anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Surya Utama (Uya Kuya) . Keputusan ini merupakan respons atas kontroversi dan kemarahan publik yang menyusul aksi mereka yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat.
Kebijakan tersebut diumumkan secara resmi oleh Wakil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga Mauladi, pada Minggu (31/8/2025). “Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Saudaraku Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Saudaraku Surya Utama (Uya Kuya) sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI, terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025,” ujar Viva dalam keterangan persnya.
Viva menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah pihaknya mempertimbangkan dinamika politik dalam negeri yang memanas dalam beberapa hari terakhir. Ia mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan mempercayai pemerintah untuk menangani situasi saat ini.
“Mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan,” tambahnya.
Akar Kontroversi
Keputusan menonaktifkan kedua politikus tersebut berawal dari viralnya aksi sejumlah anggota DPR, termasuk Uya Kuya, yang berjoget usai Sidang Tahunan MPR RI 2025. Aksi ini menuai kritik tajam karena dinilai tidak mencerminkan empati di tengah kesulitan ekonomi yang dialami sebagian masyarakat.
Eko Patrio, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PAN, justru merespons kritik tersebut dengan membuat video parodi di akun TikTok pribadinya @ekopatriosuper. Dalam video itu, ia berakting sebagai DJ yang menyetel musik dengan sound effect “horeg” (istilah slang untuk hal yang mengecewakan atau menjengkelkan), disertai caption, “Biar jogednya lebih keren pakai sound ini aja.”
Video tersebut bukannya meredakan suasana, malah menjadi bensin yang memicu eskalasi kemarahan publik lebih besar, yang saat itu juga sedang memprotes kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI. Meski keduanya telah meminta maaf, langkah itu dinilai telah terlambat dan berkontribusi pada membesarnya gelombang unjuk rasa.
Efek Domino dari Kemarahan Publik
Keputusan PAN ini terjadi pada hari yang sama dengan langkah serupa yang diambil oleh Partai NasDem. Partainya Surya Paloh itu juga menonaktifkan dua anggotanya, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, terhitung mulai 1 September 2025.
Ahmad Sahroni dikenai sanksi karena pernyataannya yang menyebut usulan pembubaran DPR berasal dari “orang tolol” dan dukungannya untuk menahan demonstran anarkis meski masih anak-anak. Sementara itu, Nafa Urbach memantik kemarahan publik karena pembelaannya atas kenaikan tunjangan dengan alasan perjalanan dari kantornya di Kebayoran ke DPR sering macet.
Langkah tegas dari dua partai koalisi pemerintah ini menunjukkan besarnya tekanan publik terhadap perilaku anggota dewan yang dianggap tidak aspiratif. Gelombang unjuk rasa yang dimulai sejak 25 Agustus 2025 lalu ternyata tidak hanya berhenti di jalanan, tetapi telah berhasil mendorong tindakan disiplin dari internal partai terhadap kadernya sendiri, menandai sebuah momen koreksi dalam dunia politik Indonesia.
