Langkat|delinews24.net – Menjelang keberangkatan ke Jakarta guna aksi bersama R4 ( tenaga honor non data base ) senin 21/07/25
seindonesia, Aliansi TKS Langkat audensi dengan DPRD Langkat diterima ketua DPRD Langkat Saribana perangin – angin SE dan wakil ketua DPRD Langkat Romelta Ginting SE, perwakilan BKD Langkat dan Mesti sitepu asisten pemerintahan diruangan ketua DPRD Langkat kamis ( 17/07/25 ).
Kehadiran aliansi TKS Langkat yang di gawangi muliana sitepu dengan beberapa rekannya, Mewakili rekan – rekan mereka dari 32 Puskesmas dan 1 RSU diLangkat yang terdata sebanyak 1000 orang TKS ( tenaga kerja suka rela) lebih sejak pertemuan RDP tahun 2024 lalu orang.
Kedatangan aliansi TKS Langkat ini guna memastikan dan mempertegas hasil dari RDP mereka dengan DPRD Langkat komisi B pada waktu yang lalu mereka meminta agar dimasukan ke data base BKD ( badan kepagawian daerah ) dan juga memohon intensif berkaca kepada pengabdian mereka yang sudah begitu lamanya, Karna tanpa masuk ke data base BKD/ BKN ( badan kepegawaina nasional )mereka sangat sulit menjadi PPPK.
“Kedatangan kami hari ini selain memastikan dengan apa yang sudah kita sampaikan pada RDP dengan DPRD Langkat komisi B, kami mewakili rekan – rekan kami yang berjumlah seribu orang lebih guna memohon pentujuk dan arahan kepada ketua DPRD LANGKAT ” Ucap Muliana.
“Tangal 21 juli 2025 ini kita akan bergabung bersama – sama dengan R4 se-indonesia melakukan aksi, meminta kepada presiden menerbitkan PP khusus agar R4 yang sudah mengikuti seleksi PPPK TA.2024 dengan status kelulusan R4 diangkat jadi PPPK begitu juga R4 yang gagal CPNS memperoleh Afirmasi dan R4 yang TMS ( terhitung memenuhi syarat) tidak mengikuti seleksi CPNS karna tidak adanya formasi diantur dalam regulasi untuk mendapatkan Afirmasi ( kemudahan penambahan nilai ujian kopentensi ) selanjutnya sesuai permenPANRB no 20 tahun 2022” Tutupnya.
Respons DPRD Langkat: Dukung tapi Terkendala Regulasi & Anggaran
Ketua DPRD Langkat Sari Bana Perangin-Angin mengakui dukungan moral namun menyebut kendala teknis:
-
Regulasi: Kewenangan penetapan formasi PPPK ada di pemerintah pusat.
-
Anggaran: Pemda Langkat minim alokasi untuk intensif honorer.
“Kami sudah sampaikan permohonan ini, tapi terkendala aturan dan anggaran. Kami doakan aksi 21 Juli lancar dan tuntutan kalian didengar pusat,” ujarnya.
