delinews24.net – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan perlunya keseimbangan antara perencanaan, anggaran, dan implementasi dalam sistem penanggulangan bencana nasional. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Kerja (Raker) Lembaga Advokasi dan Koordinasi Penanggulangan Bencana Majelis Ulama Indonesia (LAK-PB MUI) di Cikeas, Jawa Barat, Jumat (01/05/2026).
Menteri Nusron mengingatkan bahwa perencanaan yang matang di atas kertas tidak akan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat jika tidak didukung oleh kekuatan eksekusi dan ketersediaan dana yang memadai.
“Kalau kita perencanaannya kuat, implementasinya tidak kuat, dananya tidak kuat, nanti juga dampaknya tidak mungkin bisa terlaksana dengan baik,” ujar Menteri Nusron di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN.
Fokus pada Kualitas SDM
Mengangkat tema “Membangun Sistem Penanggulangan Bencana: Sinergi, Cepat, dan Tangguh”, Menteri Nusron mendorong penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi utama sebelum masuk ke tahap teknis lainnya. Ia meminta setiap lembaga untuk memaksimalkan potensi sesuai dengan keunggulannya masing-masing guna menciptakan ekosistem penanganan bencana yang komprehensif.
“Dalam hal penanggulangan bencana, hal yang terlebih dahulu selain perencanaan adalah saya minta pelatihan SDM,” tegasnya.
Tahapan Penanganan Bencana
Sebagai Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana, Nusron Wahid memaparkan tiga tahapan krusial dalam siklus manajemen bencana yang harus dipahami oleh seluruh pengurus, yaitu:
- Evakuasi: Penyelamatan korban di titik kejadian.
- Tanggap Darurat: Penanganan cepat pasca-kejadian.
- Recovery dan Rehabilitasi: Pemulihan infrastruktur serta pemulihan sosial-ekonomi masyarakat.
Konteks Geografis Indonesia
Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan, menambahkan bahwa urgensi pembangunan sistem ini tak lepas dari kondisi geografis Indonesia yang berada di jalur Cincin Api Pasifik (Ring of Fire). Posisi ini menjadikan Indonesia sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan bencana geologi dan hidrometeorologi yang sangat tinggi.
“Karena itulah kenapa Indonesia frekuensi bencananya tinggi. Kami berharap dukungan dari Kementerian ATR/BPN dapat membantu pemerintah menyelesaikan persoalan bencana seperti banjir, longsor, cuaca ekstrem, hingga tsunami,” ungkap Amirsyah.
Penyerahan Atribut Kehormatan
Raker ditutup dengan prosesi penyerahan atribut organisasi dari Ketua LAK-PB MUI, Hasan Basri Sagala, kepada Menteri Nusron Wahid sebagai simbol komitmen kerja sama. Turut hadir dalam pertemuan strategis ini, Bendahara Umum MUI Misbahul Ulum beserta jajaran pengurus MUI lainnya.
Sinergi antara lembaga keagamaan dan otoritas pertanahan ini diharapkan mampu mempercepat proses pemulihan wilayah pascabencana, terutama terkait legalitas aset tanah warga yang terdampak.
