delinews24.net – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya meruntuhkan tembok stigma birokrasi pertanahan yang selama ini dinilai kaku dan berbelit-belit. Melalui strategi jemput bola dengan membuka gerai di Mal PGC Pelayanan Publik, Jakarta Timur, instansi vertikal ini berhasil mengedukasi sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat awam terkait transparansi pengurusan dokumen tanah.
Kehadiran stan pelayanan di tengah pusat perbelanjaan tersebut terbukti efektif menjaring warga yang selama ini enggan mengurus administrasi pertanahan akibat minimnya akses informasi resmi.
Salah satu warga yang merasakan langsung dampak positif dari pos pelayanan ini adalah Hadi Susilo (59), seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hadi mengaku, selama bertahun-tahun dirinya sengaja menunda pengurusan dokumen properti miliknya lantaran terpengaruh oleh isu miring mengenai mahalnya tarif legalitas tanah serta rumitnya prosedur operasional standar (SOP) di kantor pertanahan.
Namun, setelah berkonsultasi langsung dengan petugas di Mal PGC, kekhawatiran yang sempat mengendap di benaknya seketika sirna. Hadi mendapatkan peta panduan informasi yang klir mengenai tata cara konversi Akta Jual Beli (AJB) menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM).
“Mindset saya, ngurus ini kayaknya rumit. Berbelit-belit birokrasinya, mungkin nanti kalau diurus biayanya juga mahal. Tapi dengan informasi seperti ini, akhirnya kekhawatiran dan pandangan saya terbuka. Insyaallah sepertinya tidak sulit ya kalau kita ada waktu menjalani,” ujar Hadi Susilo saat ditemui di lokasi, Jumat (19/06/2026).
Menurut Hadi, persoalan mendasar di masyarakat bukanlah pada sistem pendaftaran tanah itu sendiri, melainkan adanya celah komunikasi (information gap) yang membuat warga sering kali terjebak menggunakan jasa perantara atau calo dengan biaya bengkak.
Selain mendapatkan edukasi taktis mengenai pemenuhan berkas fisik AJB dan SHM, para pemohon layanan di Mal PGC juga diperkenalkan dengan ekosistem digitalisasi BPN, salah satunya melalui aplikasi gawai bernama Sentuh Tanahku.
Aplikasi inovatif besutan Kementerian ATR/BPN ini dirancang khusus agar masyarakat dapat memantau secara mandiri (real-time) status berkas yang sedang diajukan, mengecek ploting bidang tanah spasial, hingga menghitung estimasi biaya administrasi secara transparan berdasarkan ketentuan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).
“Saya baru tahu keberadaan aplikasi Sentuh Tanahku ini. Sangat membantu masyarakat awam seperti kami. Dengan adanya aplikasi ini dan tentunya pelayanan di mal, kami jadi tahu bahwa ternyata semuanya lebih mudah,” tambahnya. Berbekal formulir persyaratan dan arahan valid dari petugas, pria paruh baya ini menyatakan kesiapannya untuk segera mendaftarkan aset tanahnya secara mandiri tanpa perantara.
Integrasi unit pelayanan agraria ke dalam jajaran Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan bagian dari cetak biru reformasi birokrasi yang diamanatkan pemerintah pusat. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan suasana pengurusan dokumen yang lebih santai, ramah, dan memotong jarak geografis masyarakat menuju kantor dinas konvensional.
Melalui perluasan titik-titik gerai non-konvensional seperti di PGC Jakarta ini, Kementerian ATR/BPN berharap tingkat kesadaran hukum masyarakat untuk menyertipikatkan tanahnya semakin meningkat, yang pada gilirannya akan mempercepat pencapaian target inventarisasi aset tanah nasional secara menyeluruh.
