Delinews24.net – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa penguatan kualitas pelayanan publik dan profesionalisme jajaran merupakan indikator mutlak keberhasilan reformasi birokrasi di daerah. Seluruh jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pertanahan (Kantah) dituntut memiliki kompetensi tinggi, terutama dalam memberikan keterbukaan informasi yang jelas kepada masyarakat.
Pesan fundamental tersebut disampaikan Wamen Ossy saat memimpin agenda pembinaan strategis di hadapan jajaran internal rumpun agraria se-Provinsi Lampung yang dipusatkan di Gedung Kantah Kota Bandar Lampung, Minggu (28/06/2026).
Wamen ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, mengingatkan bahwa postur kerja kementeriannya memiliki irisan yang sangat tebal dengan hajat hidup orang banyak. Mengingat sebagian besar beban tugas institusi bersentuhan langsung dengan pemenuhan hak-hak sipil, kepuasan masyarakat yang datang ke loket pertanahan harus dijadikan prioritas utama yang tidak bisa ditawar.
“Pelayanan ATR/BPN 80 persen adalah pelayanan yang bersifat publik sehingga ukuran keberhasilan kita di daerah, baik di Kanwil maupun Kantah adalah jika masyarakat yang datang meminta pelayanan bisa terlayani dengan sebaik-baiknya,” tegas Wamen Ossy.
Secara khusus, Ossy menyoroti garda terdepan institusi, yakni petugas loket pelayanan. Loket depan tidak boleh sekadar dipandang sebagai tempat penyerahan berkas administratif, melainkan harus dioptimalkan fungsinya sebagai pusat literasi, ruang penampungan aspirasi, sekaligus muara penyelesaian kendala hukum (problem solver) yang dihadapi pemohon.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Wamen Ossy didampingi Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung Hasan Basri Natamenggala dan Kepala Kantah Kota Bandar Lampung Ulin Nuha, meninjau langsung pelaksanaan program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN). Inovasi ini sengaja dibuka guna memfasilitasi masyarakat yang tidak memiliki waktu luang pada hari kerja reguler.
Di lokasi, Wamen Ossy memantau kesibukan aktivitas loket serta menyaksikan langsung proses pencetakan Sertipikat Elektronik milik warga Lampung yang baru saja menuntaskan pengurusan pencoretan hak tanggungan (roya).
Selain memvalidasi dokumen warga, dalam momentum kedinasan tersebut Wamen Ossy juga menyerahkan 2 (dua) lembar Sertipikat Barang Milik Negara (BMN) yang dialokasikan resmi atas nama Kantor Wilayah Kementerian Ketenagakerjaan dan Pemerintah Provinsi Lampung sebagai wujud pengamanan aset instansi secara legal.
Pasca-melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah lini pelayanan, Wamen Ossy kembali memberikan pengarahan internal yang ketat. Ia menekankan bahwa kecepatan durasi pelayanan tidak boleh mengorbankan ketelitian teknis, terutama dalam aspek krusial seperti pemetaan spasial dan pengukuran batas tanah di lapangan.
“Profesional itu artinya secara kompetensi kita betul-betul curahkan waktu, tenaga, pikiran kita. Misal tidak ada lagi pemetaan atau pengukuran yang salah, kalau profesional ya harus benar. Lalu juga harus cepat tetapi tetap teliti dan akurat,” ucap Wamen Ossy mengingatkan para petugas ukur dan verifikator data.
Agenda pembinaan dan peninjauan berkala ini diharapkan dapat memacu akselerasi kinerja seluruh Kantah di bawah payung Kanwil BPN Lampung agar senantiasa adaptif terhadap sistem digitalisasi pertanahan nasional.
Turut hadir mendampingi Wamen ATR/Waka BPN dalam kunjungan kerja di Bumi Ruwa Jurai tersebut, Tenaga Ahli Menteri Bidang Administrasi Negara dan Good Governance Ajie Arifuddin serta Tenaga Ahli Menteri Bidang Percepatan Penyelesaian Isu Strategis Hendri Teja.
