Jakarta|delinews24.net – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi memulai penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) untuk Tahun Anggaran 2027. Dalam forum yang digelar secara daring pada Senin (20/07/2026), Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menginstruksikan seluruh jajaran agar tidak lagi berfokus pada seberapa besar anggaran yang habis terserap, melainkan pada kualitas dan dampak nyata (impact) yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Fokus kita adalah isu utama, yaitu transformasi layanan yang dilaksanakan melalui penguatan infrastruktur digital, peningkatan kualitas data, penataan proses bisnis, peningkatan kapasitas SDM, serta perubahan struktur organisasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan wilayah,” ujar Dalu Agung Darmawan saat membuka kegiatan secara resmi.
Transformasi Layanan: Kepastian Waktu, Biaya, dan Pengentasan Tunggakan
Sekjen Dalu Agung menjelaskan bahwa arah kebijakan anggaran 2027 wajib menopang transformasi pelayanan pertanahan yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Kementerian ATR/BPN berkomitmen memberikan kepastian yang jelas mengenai waktu penyelesaian, transparansi biaya, kejelasan persyaratan, hingga status proses permohonan.
Di samping itu, penyusunan anggaran ini diproyeksikan untuk mengentaskan tunggakan berkas layanan, mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta memperkuat sistem keamanan data spasial nasional guna mendukung pengambilan kebijakan strategis.
Untuk merealisasikan agenda tersebut, sektor internal juga diperkuat melalui penataan struktur Kantor Pertanahan (Kantah), peningkatan manajemen risiko, serta adaptasi manajemen perubahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Perencanaan Terukur: Tinggalkan Budaya Asal Serap Anggaran
Dalu Agung menginstruksikan agar dokumen RKA-KL TA 2027 disusun dengan target parameter yang tajam dan terukur, mulai dari output, volume, lokasi penugasan, jadwal eksekusi, hingga penanggung jawab program yang jelas.
“Tidak hanya cukup melihat tingkat penyerapan anggaran, tetapi yang lebih penting adalah kualitas keluaran, ketepatan waktu, kebermanfaatan, dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat,” tegas Sekjen.
Di hadapan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pratama, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil), dan Kepala Kantah se-Indonesia yang hadir dalam ruang virtual, Dalu Agung meminta para pimpinan unit kerja untuk memperketat pengendalian internal. Setiap pimpinan diwajibkan memantau kinerja secara berkala dan sigap menyelesaikan hambatan (bottlenecking) di lapangan.
Menutup arahannya, Dalu Agung berharap hasil penyusunan RKA-KL 2027 melahirkan dokumen perencanaan yang realistis dan berkualitas guna mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta kepastian hukum pertanahan di Indonesia.
