Deli Serdang | delinews24.net – Hasil pertemuan Community Task Force Deli Serdang (BL 157) yang difasilitasi oleh PKBI Sumatera Utara dan dihadiri oleh perwakilan komunitas kelompok rentan, organisasi masyarakat sipil (CSO), lembaga bantuan hukum (LBH), serta media, mengungkap sejumlah persoalan serius yang masih dihadapi ODHIV dan kelompok rentan di Kabupaten Deli Serdang. Forum ini menjadi ruang bersama bagi berbagai pihak untuk menyampaikan temuan lapangan secara terbuka dan berbasis pengalaman nyata.
Masih ditemukan kebiasaan buka data pasien ODHIV
Dalam pertemuan tersebut, terungkap masih adanya praktik di rumah sakit yang tidak menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP), khususnya terkait pembukaan status HIV pasien kepada pihak keluarga tanpa persetujuan pasien. Praktik ini telah menyebabkan pasien mengalami stigma dan diskriminasi di lingkungan keluarga, serta berdampak pada kondisi psikologis dan keberlanjutan pengobatan. Tindakan tersebut dinilai melanggar prinsip kerahasiaan medis dan hak asasi pasien yang seharusnya dilindungi oleh sistem layanan kesehatan.
Kelangkaan obat masih sering terjadi
Forum juga menyoroti masih terjadinya kekosongan obat HIV dan IMS di sejumlah layanan kesehatan. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena HIV dan IMS merupakan penyakit menular, dan pengobatan yang terputus berpotensi memperbesar risiko penularan di masyarakat. Pengobatan HIV dan IMS bukan hanya kebutuhan individu pasien, tetapi merupakan strategi penting dalam memutus mata rantai penularan yang menjadi tanggung jawab negara.
Diskriminasi layanan administrasi
Selain itu, jaminan kesehatan bagi kelompok rentan HIV yang tidak mampu masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Banyak ODHIV menghadapi hambatan administratif dan sosial ekonomi dalam mengakses layanan kesehatan yang seharusnya dijamin oleh pemerintah. Di sisi lain, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai HIV dan TBC turut memperkuat stigma dan diskriminasi, yang membuat ODHIV enggan datang ke layanan dan semakin terpinggirkan.
Melalui forum ini, Deli Serdang Task Force menegaskan perlunya dukungan dan kepedulian nyata dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk segera mengambil langkah konkret dan terukur. Task Force akan menindaklanjuti temuan ini melalui diskusi dan koordinasi dengan instansi terkait, namun upaya tersebut membutuhkan komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan SOP layanan kesehatan, menjamin ketersediaan obat HIV dan IMS, memastikan akses jaminan kesehatan bagi kelompok rentan, serta memperkuat edukasi publik untuk menghapus stigma dan diskriminasi.
Kegiatan BL 157 ini menegaskan bahwa penanggulangan HIV tidak dapat diserahkan kepada komunitas semata. Diperlukan kehadiran negara yang berpihak, bertanggung jawab, dan berani mengambil tindakan tegas demi melindungi hak kesehatan warga serta mencegah meluasnya dampak HIV dan IMS di Kabupaten Deli Serdang.
