NASIONAL

Kabupaten Aceh Singkil Darurat Demokrasi, PJ Bupati Menjawab

Avatar photo
×

Kabupaten Aceh Singkil Darurat Demokrasi, PJ Bupati Menjawab

Sebarkan artikel ini
demo DPW ALAM AKSI Prov Aceh di Kemendagri Jakarta

Jakarta | delinews24.net – Pj bupati aceh singkil Drs Azmi M. A.P, Harus Bertanggung Jawab Atas kegagalan yang terjadi terkesan khayalan tinggi dan omong doang pada pembangunan kabupaten aceh singkil, Kamis 06 juni 2024 alamp aksi prov aceh berorasi di kantor Mendagri republik indonesia, meminta  evaluasi kinerja Pj bupati aceh singkil dan jangan berikan perpanjangan Pj bupati sampai berakhirnya masa jabatan tgl 20 juli 2024 dan menilai pelaksana jabatan  ini harus diganti.

Setelah hampir setahun menjabat sebagai Pj bupati aceh singkil kondisi kabupaten itu semakin memilukan, Mulai tata kelola pemerintahan hingga program kerakyatan semua berjalan stagnan dan hanya sebatas simbolis belaka.

Pelaporan DPW AlAM AKSI Prov Aceh ke Kemendagri

Pj bupati Azmi M.ap terkesan lebih cenderung melakukan pemasaran diri atau iklan diri untuk pencitraan seolah-olah beliau akan mengikuti kontestasi pilkada, Padahal hal ini sama sekali tidak disarankan bahkan dilarang oleh Menteri Dalam Negeri. Iklan diri ini bisa kita lihat bahwa isu yang beredar beberapa bulan lalu beliau akan maju di kontestan pilkada hang akan datang ini terlepas dari skarang yang mungkin Azmi M.A.P, sudah mengurungkan niat untuk maju di tahap itu dengan meliat tidak ada peluang yang lebih cerah di ruang itu, sungguh memilukan dengan semua sikap pj bupati itu dalam keadaan kondisi kabupaten aceh singkil yang semakin memprihatinkan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pasal 1 ayat 5. “Dalam aturan tersebut bunyinya manajemen aparatur sipil negara adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme”

 Kegagalan Kinerja PJ Bupati Aceh Singkil

disampaikan oleh ketua ALAMP AKSI ACEH dalam orasinya di depan kantor KEMENDAGRI jakarta
1.gerakan masyarakat menanam atau di singkat Germas sampai jelang akhir masa jabatan nya 20 juli 2024 tidak berhasil terealisasi.pasalnya kebun masyarakat yang di janjikan 1 hektar perdesa dan satu hektar per kecamatan hari ini tidak ada di buka dan tidak ada di bangun.

2.jembatan dari kecamatan singkohor menuju kecamatan penanggalan kota subulussalam yang di janjikan akan di bangun juga nihil,padahal akses jalan tersebut sangat vital di gunakan sebagai akses menuju kecamatan suro dan kota Subulussalam.

3.pembangunan tugu perbatasan kecamatan suro desa sei keras dan desa sibagindar kecamatan pak pak bharat samapai hari ini juga tidak terealisasi.

4.listrik masuk desa tepatnya desa guha kecamatan simpang kanan kabupaten aceh Singkil,samapai saat ini sejak indonesia merdeka belum mendapatkan aliran listri,dan jalan juga belum bisa di lalui kendaraan roda 4.

5.lampu penerangan jalan baik jalur dua kota kabupaten singkil maupun kecamatan gunung meriah kota rimo sampai saat ini tidak di rawat,akibat nya pada malam hari sangat gelap gulita bagi masyarakat yang melintas di dua jalan tersebut.

6.aceh singkil seolah olah krisis ASN yang mumpuni ,sehingga beberapa SKPK Rangkap jabatan ,plt sekda rangkap jabatan sebagai kepala Bapedda.
Dinas perhubungan Rangkap jabatan dengan kepala dinas pertanian,bahkan rotasi mutasi tanggal 17 april 2024 yang lalu yang tujuan nya mengisi kekosongan jabatan,malah banyak yang rangkap jabatan.

7.jembatan gantung di desa ketangkuhan kecamatan suro kabupaten Aceh Singkil yang sangat di butuhkan masyarakat segai akses penyebrangan satu satunya masyarakat untuk pergi ke kebun pasca banjir bulan desember 2024, sampai saat ini belum juga di bngun.

8. Pinjaman tanpa bunga yang di janjikan untuk masyarakat yang memiliki usaha kecil dan menengah juga speserpun tidak di salurkan.

9. Pembngunan jembatan penghubung antar desa di sidorejo kecamatan gunung meriah, sampai saat ini juga belum di bangun.

10.pada HUT kabupaten aceh singkil yang ke 25,dan ketepatan dengan Haul sekh Abdul Rauf as Singkili,yang kata asisten II sekdakab Aceh Singkil yang di pungut satu juta perdesa sampai saat ini tidak ada pertanggung jawaban nya.

11.ijin pembaharuan Hgu Pt Socfindo perkebunan lae butar sampai saat ini tidak tau jelas,apakah sudah di teken rekomendasinya oleh pj Bupati atau belum,pasal nya sampai saat ini pr Socfindo tetap bekerja sebagai mana biasa.

Alam aksi meminta kepada presiden republik Indonesia, menteri dalam negeri, agar mengevaluasi kinerja pj Bupati Aceh Singkil dan jangan di berikan perpanjangan pj bupatinya yang mana tanggal 20 juli 2024 telah habis masa jabatannya.

Pernyataan DPW AlAM AKSI

Melihat kondisi tersebut, kami menyatakan :

1) Kami mendesak agar Pj bupati aceh singkil segera terbangun dari lamunannya dan janjinya, lebih fokus kepada persoalan rakyat ketimbang pencitraan semata.
2) Kami juga meminta pemerintah pusat dan mendagri untuk tegas dan segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Pj bupati aceh singkil, jika memang mendagri terus mendengarkan laporan asal Bapak senang dan mengabaikan realita yang terjadi di masyarakat, dan membiarkan pihak yang tidak becus dan peduli memimpin aceh singkil maka itu akan mencoreng citra pemerintah pusat di mata rakyatnya.

3) Apabila tidak segera dilakukan evaluasi oleh Mendagri, dan saudara azmi masih diperpanjang nantinya maka kami akan melakukan unjuk rasa lagi di depan gedung ini.
Copot pj bupati aceh singkil atau Mendagri Akan Terus Membiarkan Rakyat Menderita dan Citra Pemerintah pusat semakin tercoreng di mata rakyat.

Orasi Penutup

Lanjut mahmud padang dalam orasinya menyampaikan bahwa azmi telah lama menjadi pejabat di kabupaten termiskin di provinsi aceh itu sejak tahun 1991 sampai saat ini tak ada perubahan dan kemajuan yang di hibbahkan kepada daerah kami tersebut dan kami melihat hanya sebatas pencitraan dan khayalan tingkat tinggi dari beliau. Kami juga menyampaikan “bahwa beliau anti kritik dan tutup mata terdapat kasus dan persoalan rakyat dan kami juga menduga fenomena kompleks dalam dunia politik, yang dapat diartikan sebagai sebuah wadah di mana berbagai kepentingan, itikad, dan motif saling berkompetisi untuk memperebutkan kekuasaan yaitu politik praktik apakah itu di biarkan oleh bapak-bapak kemendagri ini, kalau tidak harus di periksa dan di ingatkan sehingga  sesuai dengan kinerja yang di amanatkan”. Ucap Mahmud.

Meskipun indonesia ini demokrasi semakin terbuka, tak sadar saudara azmi pejabat nomer satu di kabupaten meutuah bumi saikh abdurrauf itu bersikap resisten terhadap kritik. Padahal kritik dalam demokrasi merupakan manifestasi  kedaulatan rakyat. Sesungguhnya rakyat yang memberi kuasa ke pemerintah dan jikalau pihak kemendagri tidak mengevaluasi/ menggatikan pj bupati tersebut alamp aksi akan terus menyuarakan kebobrokan kualitas yang di tunjuk kemendagri tersebut di daerah kami tercinta itu, tutup mahmud padang.

Konfirmasi PJ Bupati Aceh Singkil

Setelah melakukan peliputan terhadap demo LSM DPW alam Aksi Prov. Aceh kru delinews24.net melakukan konfirmasi kepada PJ Bupati Aceh Singkil di No telepon 08216158xxxx melalui  chat di aplikasi WhatsApp, Beliau mengatakan “masa jabatan 9 bulan tidaklah cukup untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil ini dan terhadap memberi kritik kami mengucapkan terimakasih karena hal ini akan menambah semangat dalam bekerja dan melayani masyarakat dan menjadi introfeksi diri bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Aceh Singkil,” Tutupnya.