delinews24.net – Di tengah darurat pendidikan akibat pandemi COVID-19, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menganggarkan Rp1,3 triliun untuk pengadaan laptop Chromebook guna mendukung Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Namun, proyek mulia ini justru menjadi ladang korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan indikasi markup harga, penggelembungan jumlah, dan pelanggaran prosedur pengadaan, dengan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp700 miliar.
Chromebook: Solusi Pendidikan yang Efisien
Sebelum kasus korupsi terungkap, Chromebook dipilih karena keunggulannya sebagai alat belajar:
- Harga Terjangkau Di pasaran, Chromebook berkisar Rp3–6 juta/unit, lebih murah dibanding laptop Windows/Mac.
- Ringan dan Cepat, Menggunakan ChromeOS yang minim spesifikasi, cocok untuk tugas sekolah berbasis cloud.
- Baterai Tahan Lama Bertahan 8–12 jam, ideal untuk pemakaian seharian.
- Dukungan Aplikasi Pendidikan, Terintegrasi dengan Google Workspace for Education (Google Classroom, Docs, Meet).
- Memudahkan Ujian Berbasis Komputer karena sekolah dan siswa tidak perlu membawa lapto/komputer ketika ujian.
Fakta Korupsi Pengadaan Chromebook
KPK menetapkan empat tersangka, termasuk pejabat Kemendikbudristek dan vendor, dengan modus:
- Markup Harga, Harga pasar Rp5 juta/unit, tetapi dibeli pemerintah Rp11 juta/unit.
- Penggelembungan Jumlah, Dokumen pengadaan diduga dimanipulasi untuk menambah kuota fiktif.
- Pelanggaran Prosedur
- Tender tidak transparan, dengan vendor tertentu diuntungkan.
Tersangka Kunci:
Itje Chodidjah (Plt. Dirjen GTK Kemendikbudristek)
Ahmad Fadillah (PPK Kemendikbudristek)
Indra Kertati (Direktur PT Ardindo Data Pratama)
Dampak Korupsi
- Kerugian Negara: Rp700 miliar dari selisih harga.
- Siswa Dirugikan: Banyak sekolah tidak menerima laptop tepat waktu.
- Merosotnya Kepercayaan Publik: Program digitalisasi pendidikan dipertanyakan.
Manfaat Chromebook jika Tidak Dikorupsi
Andai dana digunakan secara benar, Chromebook bisa, Memeratakan Akses Teknologi untuk siswa di daerah terpencil, Meningkatkan Efisiensi PJJ dengan perangkat yang stabil dan terjangkau, Menghemat Anggaran sehingga sisa dana bisa dialokasikan ke pelatihan guru atau beasiswa.
Penyidikan Terkini
KPK masih mendalami keterlibatan pihak lain, termasuk kemungkinan ada pejabat tinggi yang turut bertanggung jawab. Masyarakat menuntut transparansi pengadaan barang pemerintah agar kasus serupa tidak terulang.
