Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menindak 11 perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) yang terindikasi terlibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penanganan dilakukan melalui evaluasi perizinan, dengan opsi pencabutan HGU seluruhnya, sebagian, hingga tidak diperpanjang atau diperbarui.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengatakan rekomendasi penertiban tersebut berasal dari Kabareskrim Polri. Berdasarkan penelusuran beneficial ownership, sejumlah perusahaan memiliki keterkaitan dengan investor dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura, serta pemegang saham dalam negeri.
Hal itu disampaikan Nusron dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurut Nusron, hasil analisis ATR/BPN membagi penanganan perusahaan ke dalam lima kelompok.
Pertama, pencabutan HGU secara keseluruhan terhadap PT MIB seluas 4.000 hektare di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan; PT RKA seluas 11.558,11 hektare di Kabupaten Melawi; serta PT SKM dengan dua bidang HGU seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Pencabutan didasarkan pada sejumlah temuan, antara lain luas lahan terbakar melebihi 50 persen, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kebakaran berulang, serta pelanggaran ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.
Kedua, HGU tidak diperpanjang, diperbarui, maupun ditata kembali. Kebijakan ini berlaku bagi eks HGU PT BSLT seluas 2.300 hektare di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, yang telah berakhir sejak 2020. Pertimbangannya mencakup ketidaksesuaian sarana dan prasarana serta kejadian kebakaran berulang.
Ketiga, tidak memberikan HGU kepada tiga perusahaan yang hingga kini belum memiliki hak tersebut. Ketiganya adalah PT ANI seluas 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, dan PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang.
ATR/BPN juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mempertimbangkan pencabutan izin usaha perkebunan ketiga perusahaan tersebut.
Keempat, pencabutan sebagian HGU terhadap PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, yang memiliki lahan seluas 1.510,2639 hektare. Keputusan ini mempertimbangkan luas lahan terbakar yang tidak mencapai 50 persen serta adanya ketidaksesuaian sarana dan prasarana.
Kelima, pendalaman lebih lanjut terhadap tiga perusahaan sebelum menentukan pencabutan HGU sebagian atau seluruhnya. Perusahaan tersebut meliputi PT STP dengan dua bidang seluas 129,5500 hektare dan 286,9900 hektare; PT API seluas 1.263,35 hektare dan 4.154,94 hektare; serta PT JMS seluas 4.928,7000 hektare dan 521,8700 hektare.
Pendalaman diperlukan untuk memastikan keakuratan data sebagai dasar pengambilan keputusan administratif.
Nusron menegaskan, setiap tindakan terhadap hak atas tanah harus memiliki dasar hukum dan didukung hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Penanganan ini mengacu pada UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PP Nomor 18 Tahun 2021, Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020, serta Permen ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan HGU atau Hak Pakai pada Lahan yang Terbakar.
Prosesnya telah melalui tahapan pengkajian awal, gelar kasus, penelitian, ekspose hasil, rapat koordinasi, hingga penyusunan rekomendasi penyelesaian.
“Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” ujar Nusron.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, serta dihadiri sejumlah kepala badan, wakil menteri, dan perwakilan Kabinet Merah Putih. Nusron turut didampingi jajaran pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN.
