delinews24.net – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan komitmen penuh untuk mengawal percepatan pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu. Dukungan tersebut mencakup aspek tata ruang, percepatan perizinan, hingga pengadaan tanah demi melindungi kawasan pesisir Jawa secara permanen.
Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, dalam acara Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu yang berlangsung di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (04/05/2026).
Tiga Pilar Dukungan Strategis
Wamen Ossy memaparkan tiga poin utama kontribusi Kementerian ATR/BPN dalam menyukseskan proyek besar ini:
- Sinkronisasi Tata Ruang: Menyelaraskan Rencana Tata Ruang (RTR) dengan rencana induk pembangunan agar proyek memiliki landasan spasial dan legal yang kuat.
- Akselerasi KKPR: Mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), terutama jika proyek tersebut ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
- Pengadaan Tanah: Memberikan dukungan penuh dalam proses pembebasan dan pengadaan lahan guna kelancaran infrastruktur fisik di lapangan.
“Kami melakukan sinkronisasi agar proyek ini tidak hanya visible secara teknis, tetapi juga sesuai secara spasial dan legalnya,” ujar Wamen Ossy Dermawan.
Revisi RTRWN dan Integrasi Data
Saat ini, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) tengah dalam proses revisi untuk mengakomodasi program perlindungan pesisir, termasuk rencana pembangunan Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall). Wamen Ossy menekankan pentingnya integrasi data antar-lembaga melalui penguatan working group.
“Kami mendorong agar working group lintas kementerian dan lembaga semakin diperkuat, sehingga integrasi dan overlay peta dapat dilakukan secara optimal,” imbuhnya.
Kolaborasi Lintas Sektor Kabinet Merah Putih
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), selaku Ketua Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), menegaskan bahwa pendekatan penanganan Pantura tidak boleh dilakukan secara parsial.
“Pendekatan yang kita lakukan harus terintegrasi dari hulu ke hilir, dari darat hingga laut, serta melibatkan semua pihak,” tegas Menko AHY.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran Menteri, Kepala Lembaga, serta perwakilan kepala daerah dari wilayah terdampak di sepanjang pesisir utara Jawa. Mendampingi Wamen ATR/BPN dalam pertemuan tersebut adalah Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Suyus Windayana.
