Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, membuka kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2027 secara daring pada Senin (20/7/2026). Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa transformasi layanan pertanahan dan penataan ruang menjadi prioritas utama, dengan anggaran yang disusun harus berorientasi pada hasil dan dampak nyata bagi masyarakat.
Transformasi Layanan sebagai Prioritas Utama
“Kita fokuskan yang selama ini jadi isu utama, yaitu transformasi layanan, yang dilaksanakan melalui penguatan infrastruktur digital, peningkatan kualitas data, penataan proses bisnis, peningkatan kapasitas SDM, serta perubahan struktur organisasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan wilayah,” ujar Dalu Agung Darmawan .
Menurut Sekjen ATR/BPN, transformasi tersebut diwujudkan melalui layanan yang terintegrasi dengan kepastian waktu, biaya, persyaratan, dan status penyelesaian. Upaya itu juga mencakup penuntasan tunggakan, penguatan kepercayaan masyarakat melalui layanan transparan dan berintegritas, peningkatan kepatuhan aparatur terhadap regulasi, optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta penguatan sistem keamanan dan pemanfaatan data spasial untuk mendukung pengambilan kebijakan.
Perencanaan Terukur dan Berorientasi Hasil
Sekjen ATR/BPN menekankan bahwa penyusunan RKA-KL 2027 harus mengacu pada target yang jelas, mulai dari output, volume, lokasi, jadwal pelaksanaan, hingga penanggung jawab program. Dengan perencanaan yang terukur, pelaksanaan program akan lebih mudah dikendalikan dan anggaran dapat memberikan manfaat optimal .
“Tidak hanya cukup melihat tingkat penyerapan anggaran, tetapi yang lebih penting adalah kualitas keluaran, ketepatan waktu, kebermanfaatan, dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat,” tegas Sekjen ATR/BPN .
Fokus Pengendalian dan Kapasitas SDM
Untuk mendukung transformasi, peningkatan kesiapan sumber daya manusia, penguatan manajemen perubahan, peningkatan tata kelola dan manajemen risiko, serta transformasi struktur Kantor Pertanahan menjadi bagian penting yang harus terus diperkuat agar organisasi semakin adaptif .
Kepada para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, Kepala Kantor Wilayah, serta Kepala Kantor Pertanahan se-Indonesia, Dalu Agung Darmawan menginstruksikan untuk memperkuat pengendalian program dan anggaran. Mereka diminta memantau kinerja secara berkala, menyelesaikan hambatan secara cepat, serta memastikan seluruh jajaran bekerja secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil .
Kontekstualisasi Pagu Anggaran 2027
Penguatan perencanaan ini sejalan dengan usulan pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2027 sebesar Rp10,6 triliun yang sebelumnya telah diajukan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Raker bersama Komisi II DPR RI . Pagu tersebut difokuskan pada Program Dukungan Manajemen (68,9%), Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan (24,2%), serta Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (6,8%) .
Sekjen ATR/BPN berharap forum RKA-KL 2027 menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, tajam, realistis, serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kepastian hukum, dan peningkatan kualitas pelayanan publik .
