Jakarta|delinews24.net — Ikatan Sarjana Alwashliyah (ISARAH) menegaskan sikap resmi organisasi dalam merespons berkembangnya isu dugaan gerakan makar terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Demi menjaga stabilitas nasional dan kepastian ekonomi, organisasi para sarjana tersebut menuntut transparansi total serta pengusutan hukum secara cepat dan tanpa penundaan dari aparat penegak hukum.
Ketua Umum Ikatan Sarjana Alwashliyah, Adheri Zulfikri Sitompul, menyampaikan bahwa kejelasan status hukum atas dugaan tersebut sangat krusial agar situasi berbangsa dan bernegara tidak diselimuti spekulasi yang merugikan publik.
“Kalau ada dugaan makar, maka seluruh orang, lembaga, maupun organisasi yang pernah menerima aliran dana dari pihak LSP harus dibuka secara transparan agar semuanya clear dan seterang-terangnya. Secara logika pergerakan, niatan makar pasti melibatkan persiapan logistik dan aliran dana ke organisasi-organisasi tertentu,” tegas Adheri Zulfikri Sitompul dalam pernyataan resminya di Jakarta.
Mengutip prinsip efisiensi penegakan hukum, Adheri menekankan pentingnya penanganan perkara secara taktis agar tidak menimbulkan distorsi di tengah masyarakat maupun pasar keuangan nasional.
“Meminjam istilah Pak Jusuf Kalla, ‘Lebih cepat lebih baik‘. Kasus ini harus segera dituntaskan agar tidak menjadi sinetron yang berlarut-larut dengan episode yang tidak berujung. Ketidakpastian hukum hanya akan mengganggu stabilitas ekonomi bangsa,” lanjutnya.
Selain masalah aliran dana, Ikatan Sarjana Alwashliyah turut menyoroti indikasi penempatan jaringan strategis oknum LSP di jajaran internal pemerintahan hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan penelusuran yang disinggung organisasi, dugaan penyusupan tersebut mencakup:
-
4 orang diduga disusupkan untuk menjabat sebagai Wakil Menteri.
-
114 aktivis kepemudaan yang diduga merupakan mitra binaan LSP kini menjabat sebagai Komisaris di berbagai BUMN.
-
11 orang menempati posisi sebagai Staf Khusus (Stafsus) maupun Tenaga Ahli Menteri dan Wakil Menteri.
Atas temuan indikasi tersebut, Adheri mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut secara mendalam guna mengantisipasi kemungkinan bahwa keberadaan figur-figur tersebut merupakan bagian dari skenario sistematis yang mengancam kepemimpinan nasional.
“Kami meminta pihak berwenang untuk menyelidiki secara menyeluruh. Tangkap dan tetapkan sebagai tersangka apabila didapati bukti yang cukup atas keterlibatan mereka dalam dugaan tindakan makar tersebut. Negara tidak boleh berkompromi dengan segala bentuk ancaman terhadap konstitusi,” pungkas Adheri.
Melalui penegakan hukum yang tegas, terukur, dan terbuka, Ikatan Sarjana Alwashliyah berharap jalannya roda pemerintahan serta perekonomian nasional tetap terjaga secara kondusif di bawah kepemimpinan nasional yang sah.
