Jakarta|delinews24.net – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat sebanyak 129 juta bidang tanah di seluruh Indonesia telah terdaftar hingga tahun 2026. Percepatan pendaftaran tanah nasional tersebut tidak terlepas dari peran aktif pemerintah daerah (pemda) yang menetapkan kebijakan pengurangan maupun pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Uunk Din Parunggi, mengungkapkan bahwa dukungan fiskal di tingkat daerah tersebut terbukti memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat saat mengurus pendaftaran tanah untuk pertama kalinya.
“Saat ini, sebanyak 132 kabupaten/kota di 26 provinsi telah memberikan dukungan dalam pembebasan maupun pengurangan BPHTB bagi warganya,” ujar Uunk Din Parunggi saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Ia merinci, dari total 132 pemerintah kabupaten/kota yang berpartisipasi, sebanyak 90 kabupaten/kota menetapkan kebijakan pembebasan penuh BPHTB. Sementara itu, 42 kabupaten/kota lainnya memberikan keringanan berupa pengurangan tarif BPHTB bagi masyarakat.
Sebagai informasi, BPHTB merupakan jenis pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang pemungutan serta kebijakannya menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dalam mekanisme pelaksanaannya, pembayaran BPHTB disetorkan masyarakat kepada pemda melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi pendapatan daerah atau kanal resmi pajak daerah setempat.
Menurut Uunk, insentif pajak daerah ini merupakan wujud nyata kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memangkas hambatan biaya masyarakat sekaligus mengakselerasi program pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Atas langkah tersebut, Kementerian ATR/BPN menyampaikan apresiasi tinggi kepada para kepala daerah yang telah menerbitkan kebijakan pro-rakyat tersebut.
“Kami berharap kolaborasi ini terus diperkuat sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kemudahan dalam mendaftarkan tanahnya dan memperoleh kepastian hukum atas hak tanahnya,” pungkas Uunk Din Parunggi.













