delinews24.net – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah mematangkan langkah besar untuk mentransformasi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) menjadi institusi pendidikan vokasi berbasis sekolah kedinasan dengan skema ikatan dinas.
Langkah strategis ini diajukan langsung kepada Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI guna memperkuat kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor pertanahan dan tata ruang yang saat ini masih mengalami kesenjangan signifikan.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa transformasi ini bukan sekadar pergantian status, melainkan upaya memastikan ketersediaan tenaga ahli yang siap kerja dan berintegritas.
“Transformasi ini merupakan langkah strategis untuk memastikan ketersediaan SDM pertanahan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga siap kerja sejak awal. Kami mohon dukungan Pimpinan dan Anggota Komisi II dalam mewujudkan STPN menjadi ikatan dinas,” ujar Dalu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa (14/04/2026).
Mengatasi Krisis Tenaga Ahli
Dalu memaparkan data yang cukup mengkhawatirkan terkait kebutuhan Jabatan Fungsional di lingkungan ATR/BPN. Saat ini, terdapat selisih besar antara kebutuhan formasi dengan jumlah personel yang tersedia, khususnya pada posisi krusial seperti Penata Pertanahan, Penata Kadastral, dan Penata Ruang.
- Kebutuhan Penata Pertanahan: Lebih dari 21.000 formasi.
- Realisasi Saat Ini: Baru terpenuhi sekitar 4.800 personel.
- Status Hukum: Transformasi telah dipayungi oleh Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Agraria STPN.
Sebagai bagian dari penataan, Kementerian telah menghentikan program Diploma I dan lebih fokus pada penguatan program Sarjana Terapan yang dinilai lebih relevan dengan kebutuhan industri saat ini.
Kesiapan Infrastruktur dan Anggaran
Dari sisi fasilitas, Politeknik Agraria STPN diklaim telah siap 100%. Institusi ini didukung oleh laboratorium canggih mulai dari Sistem Informasi Geografis (SIG), fotogrametri, kartografi, hingga alat ukur modern. Pola pendidikan berbasis asrama juga tetap dipertahankan untuk menggembleng disiplin mahasiswa.
Kesiapan ini juga tercermin dari performa finansial. Dalam tiga tahun terakhir, realisasi anggaran STPN konsisten berada di atas 97%, menunjukkan tata kelola manajerial yang sehat dan siap menampung skema sekolah kedinasan yang lebih kompleks.
Respons DPR RI
Menanggapi usulan tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, memberikan lampu hijau namun dengan catatan penting. Ia meminta Kementerian ATR/BPN tidak gegabah dan memastikan koordinasi dengan kementerian terkait berjalan mulus.
“Kementerian ATR/BPN perlu mempersiapkan usulan ini secara komprehensif dan terus berkoordinasi dengan Kementerian PANRB serta instansi terkait agar proses transisinya matang,” tegas Aria Bima.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda ini, dihadiri oleh jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta perwakilan kementerian terkait untuk menyelaraskan visi transformasi pendidikan agraria nasional.
