Deli Serdang | delinews24.net – Kelompok advokasi untuk penderita HIV/AIDS di Indonesia sedang mempersiapkan langkah strategis menyusul potensi pemutusan dana bantuan dari Global Fund. Hal ini dibahas dalam pertemuan yang diadakan oleh Indonesia AIDS Coalition (IAC) bersama PKBI Deli Serdang dan LBH Masyarakat Deli Serdang, sebagai bagian dari program Female Sex Worker – Community System Strengthening Reducing Human Rights.
Fragmentasi Data Hambat Penanganan HIV/AIDS
Salah satu tantangan utama dalam penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia adalah fragmentasi data antara dinas kesehatan, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga donor. Data yang terpisah mengakibatkan ketidakakuratan pemetaan populasi kunci, sulitnya pelacakan kasus, serta inefisiensi alokasi sumber daya.
“Pemutusan mata rantai penularan HIV/AIDS memerlukan pendekatan berbasis data yang komprehensif dan terintegrasi,” jelas perwakilan komunitas dalam pertemuan tersebut.
Kemitraan dan Harapan Komunitas
Global Fund selama ini mendukung program melalui kemitraan dengan PKBI dan LBH Masyarakat Deli Serdang, termasuk penandatanganan MoU untuk memperkuat sistem komunitas. Namun, ancaman penyusutan anggaran akibat kebijakan negara donor besar seperti Amerika Serikat yang membatasi kerja sama internasional membuat masa depan program ini tidak pasti.
Antono, Advocacy Officer komunitas, menyatakan harapannya agar pemerintah daerah mulai mengambil alih pendanaan. “Kedepan, hasil pertemuan ini harus menjadi dasar pengajuan anggaran ke Pemda, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten, untuk memastikan keberlanjutan program pemberdayaan komunitas,” ujarnya.
Erwin, Koordinator SSR, menambahkan, “Selama ini kami bergantung pada donasi luar negeri seperti Global Fund. Jika dana terhenti, dampaknya akan sangat besar bagi kelompok rentan.”
Mencari Solusi Berkelanjutan
Komunitas mendorong pemerintah agar lebih proaktif dalam pendanaan program HIV/AIDS, mengingat ancaman ketergantungan pada bantuan asing yang kian tidak stabil. Dengan data yang terintegrasi dan komitmen anggaran lokal, diharapkan penanganan HIV/AIDS di Indonesia tetap berjalan efektif meski tanpa dukungan Global Fund.
Langkah ke depan:
-
Memperkuat kolaborasi antar-pemangku kepentingan untuk integrasi data.
-
Mendorong pemerintah daerah mengalokasikan anggaran khusus untuk program pemberdayaan komunitas.
-
Meningkatkan advokasi kebijakan agar hak kelompok rentan tetap terpenuhi.
Tanpa intervensi serius, pengurangan dana bantuan internasional bisa memperlambat pencapaian target penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia.
