delinews24.net – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) memegang peranan krusial sebagai instrumen percepatan penyelesaian konflik pertanahan di tingkat daerah. Penuntasan sengketa agraria secara absolut dinilai mustahil terwujud tanpa adanya komitmen sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum (APH).
Hal tersebut disampaikan Wamen Ossy saat memberikan pengarahan dalam pertemuan tatap muka bersama jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) di Kota Mamuju, Minggu (24/05/2026).
Wamen Ossy menginstruksikan kepada seluruh Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) di wilayah Sulawesi Barat untuk tidak ragu memaksimalkan fungsi kelembagaan GTRA saat menghadapi sengketa pertanahan yang kompleks di tengah masyarakat. Ia mengingatkan bahwa bupati maupun wali kota memiliki posisi sentral dalam struktur tersebut.
“Jadi saya pikir GTRA itu sangat baik untuk para Kepala Kantor Pertanahan gunakan saat ada permasalahan pertanahan di masyarakat. Ajak bupati atau kepala daerahnya (dalam forum GTRA) karena memang mereka Ketua GTRA di daerah tersebut, yang bertanggung jawab atas daerah tersebut,” ujar Wamen Ossy Dermawan.
Melalui wadah GTRA, berbagai unsur strategis—mulai dari jajaran eksekutif daerah, kejaksaan, kepolisian, hingga instansi vertikal terkait—dipertemukan dalam satu meja. Pola koordinasi satu pintu ini dirancang untuk melahirkan kesepakatan lintas sektor yang memiliki legitimasi kuat, baik dari aspek hukum positif maupun dampak sosial di lapangan.
“Kalau antara BPN, kejaksaan, kepolisian, dan pemerintah daerah masih ada perbedaan pendapat, maka penyelesaiannya tidak akan berjalan optimal. Karena itu, seluruh pihak harus duduk bersama terlebih dahulu,” tegasnya.
Sejalan dengan misi penertiban hukum agraria, dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut Wamen Ossy juga menyerahkan secara simbolis delapan sertipikat tanah yang terdiri dari sertipikat tanah wakaf dan sertipikat aset pemerintah daerah. Dalam prosesi penyerahan ini, Wamen Ossy turut didampingi oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulbar, Fredy Marfin.
Usai memberikan pengarahan dan menyerahkan dokumen pertanahan, Wamen Ossy menyempatkan diri berkeliling ke sejumlah ruangan di lingkungan Kanwil BPN Sulbar untuk meninjau fasilitas kerja sekaligus bertegur sapa langsung dengan para pegawai fungsional di tingkat tapak.
Agenda peninjauan dan ramah tamah ini diikuti secara lengkap oleh seluruh Pejabat Administrator, Kepala Kantor Pertanahan kabupaten se-Sulawesi Barat, Pejabat Pengawas, serta seluruh staf ASN di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat.
