Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmen kementeriannya untuk mendukung percepatan pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu, termasuk proyek Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall).
Dukungan tersebut mencakup tiga hal utama: sinkronisasi tata ruang, penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), serta pengadaan tanah. Hal ini disampaikan Wamen Ossy dalam Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (4/5/2026).
“Ada tiga hal dukungan kami dari Kementerian ATR/BPN. Pertama, sinkronisasi Rencana Tata Ruang (RTR) dengan rencana induk, agar proyek ini tidak hanya visible secara teknis, tetapi juga sesuai secara spasial dan legal,” ujar Wamen Ossy.
RTRWN Revisi Akomodasi Giant Sea Wall
Wamen Ossy menjelaskan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) saat ini tengah dalam proses revisi dan telah mengakomodasi program perlindungan pesisir, termasuk rencana pembangunan Tanggul Laut Raksasa. Penyesuaian juga akan dilakukan pada tingkat daerah agar selaras dengan rencana induk yang telah disusun.
Percepatan KKPR jika Jadi Proyek Strategis Nasional
Kementerian ATR/BPN juga siap mempercepat proses perizinan KKPR sesuai kewenangan yang berlaku. Wamen Ossy menyatakan kesiapan untuk membantu percepatan penerbitan KKPR, terutama jika proyek ini ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Kami siap membantu percepatan penerbitan KKPR, khususnya apabila proyek ini ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional. Hal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan pembagian kewenangan antar kementerian, baik di wilayah laut, kawasan hutan, maupun di luar kedua kawasan tersebut,” tuturnya.
Working Group Lintas Sektor Perlu Diperkuat
Dalam hal pengadaan tanah, Wamen Ossy juga menyatakan kesiapan memberikan dukungan penuh. Namun, ia menyebut dukungan dari Kementerian ATR/BPN tetap membutuhkan penguatan dari lintas sektor.
“Kami mendorong agar working group lintas kementerian dan lembaga semakin diperkuat, sehingga integrasi dan overlay peta dapat dilakukan secara optimal,” pungkasnya.
Menteri AHY Tekankan Kolaborasi Tak Bisa Parsial
Dalam pertemuan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor.
“Pendekatan yang kita lakukan tidak bisa parsial. Harus terintegrasi dari hulu ke hilir, dari darat hingga laut, serta melibatkan semua pihak,” ujarnya.
Kegiatan ini dihadiri sejumlah menteri/kepala lembaga serta wakil menteri/wakil kepala dalam Kabinet Merah Putih, serta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari berbagai wilayah. Turut mendampingi Wamen ATR/Waka BPN, Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Suyus Windayana.
