delinews24.net – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatatkan pencapaian penting dalam transformasi pelayanan publik. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang berlangsung di Gedung Nusantara, Jakarta, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, memaparkan bahwa sepanjang tahun 2025, tujuh layanan prioritas kementerian telah menyelesaikan total 6.481.784 berkas, atau setara dengan 78% dari total layanan .
Pertemuan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, ini bertujuan untuk mengulas dan menyederhanakan regulasi demi percepatan serta kemudahan akses pelayanan pertanahan dan tata ruang bagi masyarakat . Dalu Agung Darmawan menyoroti bahwa transformasi digital menjadi kunci utama di balik efisiensi ini.
“Transformasi layanan berbasis elektronik telah memberikan hasil nyata pada tiga kelompok layanan utama, yakni hak tanggungan elektronik (HT-El), informasi pertanahan, dan peralihan elektronik,” jelas Dalu Agung di hadapan para anggota dewan .
Ketujuh layanan prioritas tersebut memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang terukur, mulai dari pengecekan sertipikat dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang hanya memakan waktu satu hari kerja, hak tanggungan elektronik (HT-El) pada hari ketujuh, hingga roya dan peralihan hak yang diproses dalam lima hari kerja .
Digitalisasi Dorong Nilai Ekonomi Miliaran Triliun
Sorotan utama dalam RDP kali ini adalah implementasi Hak Tanggungan Elektronik (HT-El) yang menunjukkan perkembangan positif dan berkontribusi besar terhadap ekosistem pembiayaan nasional. Dalu Agung Darmawan melaporkan, hingga Juni 2026, telah terbit 5.727.063 HT-El dengan total nilai mencapai Rp5.792 triliun, didukung oleh 4.540 mitra kreditur .
Nilai HT-El terus menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2025, nilainya mencapai Rp1.008,81 triliun, dan pada semester pertama 2026 saja realisasinya telah menembus Rp409,78 triliun. “Capaian ini menunjukkan bahwa digitalisasi HT bukan hanya mempercepat layanan, tetapi juga menjaga kesinambungan ekosistem kredit, kepastian jaminan, serta kepercayaan perbankan dan masyarakat terhadap produk pertanahan elektronik,” ujar Sekjen ATR/BPN .
PNBP dan Efek Ganda bagi Perekonomian
Selain membahas layanan prioritas, Dalu Agung Darmawan juga memaparkan gambaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor pertanahan. Ia menekankan bahwa tingginya volume layanan pertanahan menunjukkan peran strategis Kementerian ATR/BPN dalam perekonomian, melayani rata-rata 8,4 juta pemberkasan per tahun dengan rata-rata PNBP Rp2,6 triliun dalam lima tahun terakhir .
Pada periode Januari hingga Juni 2026, jumlah berkas PNBP mencapai 3.782.001 berkas, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan realisasi PNBP semester pertama sebesar Rp1,423 triliun . Lebih jauh, Sekjen ATR/BPN memaparkan bahwa setiap layanan pertanahan memiliki efek berganda (multiplier effect) yang sangat besar. Berdasarkan data akumulasi 2020-2025, setiap Rp1 triliun PNBP yang diterima berasosiasi dengan sekitar Rp4,35 triliun penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Rp8,24 triliun Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) .
Secara keseluruhan, economic value added (EVA) yang dihasilkan dari layanan pertanahan periode 2020-2025 mencapai Rp5.584 triliun. “Layanan pertanahan tidak hanya menghasilkan PNBP, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang jauh lebih besar bagi negara dan daerah,” pungkasnya .
Harapan DPR untuk Layanan Terintegrasi
Mengakhiri rapat, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyampaikan harapannya agar tujuh layanan prioritas ini menjadi tonggak transformasi menuju sistem layanan yang terintegrasi, cepat, murah, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, hal ini sangat penting untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah, mencegah sengketa, menjaga stabilitas sosial, serta mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional .
