delinews24.net – Kolaborasi ATR/BPN dan PKP, Wamen Ossy: Hunian Layak Harus Dibarengi Kepastian Hukum, Suasana berbeda terasa di Kawasan Perumahan Perusahaan PT Kereta Api Indonesia (KAI), Manggarai, Jakarta, Jumat (21/8/2026). Di lokasi tersebut, digelar Groundbreaking Hunian Terjangkau yang menjadi simbol baru sinergi lintas kementerian dalam mewujudkan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Acara yang dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara ini tidak hanya menandai dimulainya pembangunan fisik, tetapi juga melahirkan satu terobosan penting: program sertipikasi tanah gratis bagi MBR yang digagas oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di bawah kepemimpinan Menteri Nusron Wahid.
“Kabar Baik untuk Masyarakat”
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan RI, Hashim Djojohadikusumo, secara gamblang memperkenalkan program baru ini di hadapan awak media usai peresmian. Menurutnya, sertipikat gratis diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang sudah memiliki tanah namun belum memiliki bukti kepemilikan sah.
“Ada program baru yang dilaksanakan pemerintah oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Pak Nusron Wahid, yaitu pemberian sertipikat gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ini (sertipikat gratis) bagi mereka yang punya tanah, tapi belum bersertipikat. Ini semua kabar baik untuk masyarakat,” ujar Hashim dengan penuh semangat.
Program ini merupakan bagian dari kolaborasi erat antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Kerja sama tersebut diperkuat secara formal melalui Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor bagi MBR yang ditandatangani pada 21 Juli 2026 lalu.
Sertipikat Bukan Sekadar Kertas
Hashim menekankan bahwa sertipikat tanah memiliki dampak jauh lebih besar daripada sekadar dokumen hukum. Dengan kepastian hak atas tanah, masyarakat bisa mengakses berbagai peluang ekonomi yang sebelumnya tertutup.
“Untuk yang menjalankan usaha, UMKM, koperasi, ada agunan atau harta yang bisa dipakai untuk modal usaha,” jelasnya.
Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan rasa aman secara hukum, tetapi juga membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan menengah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Maruarar Sirait: Ini Sudah Dijalankan, Bukan Akan Dijalankan
Menteri PKP, Maruarar Sirait, turut menyambut baik inisiatif ini. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program perumahan rakyat, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Satgas Perumahan RI.
“Ini terobosan paling baru, kolaborasi dengan Menteri ATR, sertipikat tanah gratis bagi MBR dan ini sudah dijalankan ya, bukan akan dijalankan,” tegas Maruarar.
Pernyataan ini sekaligus menjawab skeptisisme publik bahwa program semacam ini kerap hanya wacana. Kini, sertipikasi gratis bagi MBR telah menjadi kenyataan dan berjalan di lapangan.
Wamen Ossy: Kepastian Hukum dan Hunian Layak Satu Paket
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyatakan keyakinannya bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci sukses program perumahan rakyat. Menurutnya, penyediaan hunian yang layak tidak boleh berjalan sendiri tanpa diiringi kepastian hukum atas tanah.
“Kementerian ATR/BPN siap mendukung program pemerintah dengan kolaborasi bersama Kementerian PKP untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tidak hanya mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau, tetapi juga kepastian hukum atas tanah yang menjadi bagian dari kehidupan dan aset mereka,” ujar Ossy.
Ia juga menambahkan bahwa sinergi ini akan terus diperkuat, sejalan dengan visi besar pemerintah untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tinjauan Rumah Contoh dan Maket
Usai rangkaian groundbreading, Wamen Ossy bersama para pejabat yang hadir melakukan peninjauan ke rumah contoh dan maket perumahan Hunian Terjangkau. Kegiatan ini menjadi momen untuk memastikan bahwa pembangunan nantinya benar-benar sesuai dengan standar kenyamanan dan kelayakan bagi MBR.
Turut hadir dalam acara tersebut:
- Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi
- Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM) RI, Muhammad Qodari
- Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Bobby Rasyidin
- Serta sejumlah kepala kementerian dan lembaga lainnya.
Kehadiran para pejabat lintas sektor ini menunjukkan komitmen kolektif pemerintah dalam menghadirkan solusi perumahan yang terjangkau, berkeadilan, dan didukung oleh kepastian hukum atas tanah. Dengan langkah ini, mimpi memiliki rumah dan hak atas tanah bukan lagi sekadar angan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi mulai menjadi kenyataan.
