Dapat kartu kuning dari UNESCO, Danau Toba kini terancam statusnya sebagai Global Geopark. Baru 3 tahun, tepatnya sejak 31 Agustus 2020 lalu Danau Toba yang telah diresmikan oleh UNESCO statusnya sebagai Global Geopark, kini terancam dicabut atas evaluasi rutin yang dilakukan 4 tahun sekali. Apa sebabnya?
Rekomendasi UNESCO yang diabaikan
Mengutip dari harian Kompas, berdasarkan keterangan dari tokoh penggerak Yayasan Save Lake Toba Foundation Wilmar Eliaser Simandjorang sebenarnya untuk mempertahankan status Global Geopark khusus untuk Danau Toba hanya ada 6 poin utama yang harus diperhatikan, yaitu:
- Pengoperasina pusat informasi wisata
- Ketersediaan air bersih dan sarana toilet yang bersih
- Outlet yang menjual hasil kerajinan lokal
- Kesadaran tentang konservasi lingkungan
- Papan Informasi bagi pengunjung
- Sosialisasi rencana induk
“Tapi pelaksanaan rekomendasi tersebut masih belum maksimal hingga saat ini”, Ungkapnya.
Jumlah pengunjung mancanegara yang cenderung menurun
Tanpa menggali lebih jauh, dari data yang disajikan dalam situs BPODT (Badan Pelaksana Otorita Danau Toba) sendiri kita dapat melihat jumlah kunjungan yang cenderung menurun pada tahun 2023, padahal sudah banyak event-event berskala Internasional dihelat di kawasan tersebut.
Grafik kunjungan turis asing ke kalderra danau tobaHal ini sangat jauh dari jumlah kunjungan yang ditargetkan Pemprov Sumut yaitu 300 ribu wisatawan mancanegara.
Masalah berlarut-larut di BP-TCUGGp
Isu ini sebenarnya telah bergaung sejak pertengahan bulan September ini dan terus menggelinding bak bola salju. Tentu saja yang menjadi sasaran bulan-bulanan kesalahan adalah BP-TCUGGpT (Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark) yang mengalami banyak masalah, mulai dari kasus korupsi yang dilakukan oleh ketua harian hingga anggota yang satu persatu keluar dari kepengurusan.
Pengalaman berwisata yang tak menyenangkan
Masalah kronis yang terus berlanjut tentang pengalaman yang buruk ketika berwisata ke Sumatera Utara ini menjadi sedemikian kompleks. Beberapa netizen dari luar Sumatera Utara yang sempat berkunjung ke Danau Toba sebenarnya sudah banyak yang mengeluhkan masalah hospitality penduduk setempat yang dianggap masih dibawah rata-rata.
Reaksi netizen atas sebuah tayangan Youtube dengan judul Kenapa Danau Toba Sepi Turis Asing cukup mewakili buruknya ekosistem pariwisata di Sumut.
Diantaranya bercerita tentang pedagang yang menawarkan barangnya dengan cara memaksa dan mengeluarkan kata-kata tidak enak jika tak mau membeli. Pengunjung juga merasa senyuman penduduk setempat menjadi barang langka. Terutama pengunjung dari daerah luar Sumatera.
Belum lagi masalah keamanan, banyak terjadi kasus barang wisatawan yang hilang di penginapan, etika dan moralitas yang rendah ketika penduduk berhadapan dengan wisatawan, harga makanan dan oleh-oleh yang mencekik leher pengunjung.
Itu semua merupakan kesadaran ekowisata yang sangat rendah. Bukankah mereka berharap ada wisatawan yang datang untuk menggerakkan ekonomi? Kalau terus-terusan wisatawan dibuat tak nyaman, bukan mustahil Danau Toba semakin tenggelam dan akan mendapat review sebagai salah satu tempat yang tak layak untuk dikunjungi.
Masalah mental dan budaya
Sebenarnya jika kita mengamati dari aspek sosio-culture, ada pertanyaan mendasar yang perlu kita pertimbangkan. Apakah warga lokal Danau Toba memang sangat memerlukan optimasi kepariwisataan di wilayahnya, atau sesungguhnya mereka baik-baik saja jika daerahnya tidak diprioritaskan menjadi spot wisata internasional? Sederhananya, penduduk lokal peduli nggak sih dengan pengembangan wisata di daerahnya?
Kenapa? Sebab, wilayah Danau Toba memang merupakan sebuah pusat wilayah adat yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Mereka sudah terbiasa hidup seperti itu. Adanya persepsi bahwa penduduk lokal terkesan kasar dan tidak ramah itu sangat terasa bagi pengunjung yang berasal dari wilayah luar Sumatera. Bagi penduduk Sumatera Utara, hal itu sudah biasa karena itu memang karakter khas orang-orang sana seperti itu, meskipun tidak semuanya.
Namun, karena Danau Toba kemudian ditetapkan menjadi objek wisata Super Prioritas oleh pemerintah pusat, maka segala aspek kini menjadi perhatian. Dari sisi pemahaman tumbuh persepsi di masyarakat bahwa inilah kesempatan mereka untuk bisa mendapatkan uang dengan segala cara yang mana selama ini mereka biasa hidup sederhana dari hasil alam.
Padahal, mereka tak perlu membangun persepsi negatif dari sisi pengunjung yang datang, cukup mempercantik tempat-tempat mereka sendiri, minta bantuan konten kreator untuk mem-viralkannya, maka uang akan datang dengan sendirinya.
Perlunya sentuhan mental dari komunitas adat
Kita ambil saja contoh seperti di Bali. Warga Bali sangat sadar bahwa wilayahnya menjadi pusat pariwisata, maka sikap dan tingkah lakunya mereka sesuaikan agar pengunjung merasa betah dan nyaman. Namun, hal itu juga tidak timbul dengan sendirinya. Karena budaya orang-orang Bali sangat kental, maka ada campur tangan komunitas adat Bali untuk terus mengasah dan mempertajam itu, terutama dalam konsep bagaimana memanusiakan manusia sehingga siapapun yang datang merasa aman, nyaman dan rindu untuk kembali lagi.
Kalaupun ada kejadian tindak kriminal, hal itu biasanya dilakukan oleh para pendatang yang belum membaur dengan masyarakat Bali.
Disinilah tugas BPODT untuk memberikan pemahaman dan pengertian yang komprehensif kepada penduduk lokal tentang pentingnya menyesuaikan sikap dan perilaku agar orang-orang dari luar Sumatera dan mancanegara mendapatkan pengalaman wisata yang menyenangkan. Mereka bisa masuk melalui pintu-pintu komunitas adat untuk membangun mental penduduk lokal.
Warga lokal atau pendatang
Sebuah pertanyaan baru muncul lagi, apakah iya pengalaman kurang menyenangkan yang dialami pengunjung memang benar-benar disebabkan oleh oknum warga lokal sehingga dicap tidak kooperatif untuk memajukan pariwisata, atau itu dilakukan oleh warga luar dalam hal ini pendatang dari luar wilayah Danau Toba yang nekat datang hanya demi mengeruk cuan?
Hal ini yang perlu kita teliti lagi bersama-sama. Karena kemungkinan hal itu bisa terjadi karena sulit membedakan mana warga lokal dan mana pendatang sebab paras dan tutur bahasanya bisa sangat mirip. Sehingga kita sulit membedakan apakah tindakan tidak terpuji memang dilakukan oleh warga lokal atau pendatang yang hanya memikirkan keuntungan.(PL)
