MEDAN – Pembelaan pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara (Distanpang Sumut) terkait penyusutan drastis pagu anggaran pengadaan benih jagung menuai gelombang protes dari kelompok pemuda. Alasan “salah input” data yang dilontarkan pejabat dinas dinilai naif dan mencerminkan rapuhnya sistem pengawasan internal serta akuntabilitas organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut.
Polemik ini mencuat setelah publik menyoroti tayangan data pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP, di mana anggaran pengadaan benih jagung yang semula tertulis sebesar Rp12,3 miliar secara mendadak dikoreksi menjadi hanya Rp4,7 miliar.
Sebut Selisih Anggaran Fantastis Tak Masuk Akal jika Hanya ‘Typo’
Ketua Badan Koordinator Wilayah (Bakorwil) Pemuda Wasathiyah Sumatera Utara, Alvin Akbar Hasibuan, angkat bicara merespons klarifikasi dari Sekretaris Dinas DISTANPANG Sumut, Yusfahri Peranginangin. Alvin menegaskan bahwa dokumen digital yang diunggah ke portal transparansi negara memiliki implikasi hukum dan tidak bisa disetarakan dengan kesalahan ketik biasa.
Apalagi, angka koreksi yang terjadi memiliki margin yang sangat lebar, yakni menyentuh angka hampir Rp8 miliar.
“Ini bukan soal typo atau salah ketik biasa. Ini dokumen publik, e-budgeting yang menjadi acuan transparansi anggaran negara. Selisihnya sangat fantastis, hampir Rp8 miliar! Alasan salah input ini sangat naif dan justru menunjukkan ketidakprofesionalan yang fatal dalam mengelola uang rakyat,” tegas Alvin Akbar Hasibuan di Medan, Senin (22/06/2026).
Alvin menambahkan, kelolosan verifikasi berlapis dalam sistem digital pengadaan nasional hingga sempat ditayangkan ke publik memicu kecurigaan sekunder. Rakyat dinilai berhak mempertanyakan apakah insiden ini murni kelalaian teknis atau merupakan upaya penyelamatan dini setelah skenario penggelembungan (mark-up) anggaran terendus oleh media massal.
Desak Gubernur Bobby Nasution Copot Kadis dan Sekdis Pertanian
Dampak dari goyahnya prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance) ini membuat Pemuda Wasathiyah melayangkan tuntutan administratif yang serius. Mereka mendesak Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, untuk mengambil langkah disiplin yang tegas demi menjaga marwah dan integritas jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.
“Demi menjaga integritas Pemprov Sumut, seharusnya Gubernur Bobby Nasution segera mencopot Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas tersebut. Mereka telah nyata-nyata lalai dalam menjalankan tugas pengawasan struktural,” ujar Alvin.
Kepemimpinan Bobby Nasution yang selama ini dicitrakan tegas terhadap pemborosan anggaran ditantang untuk menyelesaikan benang kusut di dinas yang membidangi urusan pangan tersebut.
Sektor Pertanian Menyangkut Hajat Hidup Petani Kecil
Pemuda Wasathiyah mengingatkan bahwa kecerobohan administrasi ini tidak boleh dianggap remeh karena objek pengadaannya berkaitan langsung dengan jaring pengaman ekonomi masyarakat bawah, yakni bantuan benih untuk para petani di Sumatera Utara.
“Gubernur Bobby Nasution harus mengirimkan pesan kuat bahwa tidak ada ruang bagi kelalaian dan ketidakbecusan kerja di jajarannya. Sektor pertanian ini menyangkut hajat hidup para petani kita. Jika urusan input data pagu anggaran saja sudah berantakan, bagaimana kita bisa mempercayakan eksekusi bantuan benih di lapangan kepada mereka?” pungkas Alvin menutup pernyataannya.
Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu langkah evaluasi formal dan investigasi lebih lanjut dari pihak Inspektorat Provinsi Sumatera Utara guna memastikan tidak adanya kerugian negara tersembunyi dalam pos anggaran tersebut.
